Ada Izin Lokasi Online, PNBP Pengelolaan Ruang Laut Capai Rp 7,9 Miliar

Kompas.com - 11/01/2021, 11:00 WIB
Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dok. KKPGedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pengelolaan ruang laut pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

PNBP meningkat 100 persen lebih, dari Rp 3,7 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 7,9 miliar pada 5 Desember 2020.

Plt. Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu mengungkap, PNBP sebesar Rp 7,9 miliar itu merupakan yang pertama kalinya melampaui target yang ditetapkan. Adapun target yang ditetapkan pada 2020 lalu adalah sebesar Rp 6 miliar.

“Peningkatan PNBP izin lokasi di masa pandemi ini cukup mengejutkan, mengingat PNBP Pengelolaan Ruang Laut lainnya seperti pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (wisata bahari) terjadi penurunan yang signifikan, karena berkurangnya jumlah wisatawan,” ungkap TB dalam siaran pers, Senin (11/1/2021).

Pria yang akrab disapa Tebe ini merinci, penerimaan didominasi dari izin lokasi sebesar Rp 6,34 miliar atau Rp 6.349.994.200 sampai 28 Desember 2020.

Baca juga: Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Informasi saja, izin lokasi diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wilayah tersebut meliputi pulau pulau kecil terluar, lintas provinsi, di atas 12 mil laut, serta minyak dan gas bumi berdasarkan Rencana Zonasi/Rencana Tata Ruang Laut.

Jenis kegiatan dalam proyek minyak dan gas bumi antara lain, meliputi pemasangan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, reklamasi, jetty, pembangunan kilang minyak, dan instalasi ketenagalistrikan.

Permintaan izin lokasi dilakukan secara online melalui Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut (Si Handal) dengan mengakses website: http://sihandal.kkp.go.id. Laman ini terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto, sebelum adanya perizinan online, pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.