Cegah Terjadinya Korupsi Anggaran Covid-19 Tinggi, Ini Saran BPK

Kompas.com - 11/01/2021, 11:41 WIB
Ilustrasi rupiah. THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDIIlustrasi rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) kembali menyoroti risiko terjadinya korupsi dari pelaksanaan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kian banyak peluang yang timbul untuk melakukan kecurangan. Menurut dia, pemerintah perlu untuk terus meningkatkan penjaminan tata kelola.

"Semakin banyak tindakan ini, semakin perlu penjaminan tata kelola. Risiko pengelolaan tidak baik, korupsi, kecurangan, akan semakin timbul," kata Agung dalam webinar, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: 1.171 Kasus Covid di Kemenkeu, 39 Orang Meninggal

Dia pun mengatakan, dua kunci utama dalam tata kelola pemerintah yang baik, yakni transparansi dan akuntabilitas. Keduanya pun tidak bisa ditawar terutama di tengah situasi krisis.

Di tengah krisis pandemi Agung pun menyebutkan, peran BPK sebagai auditor eksternal menjadi kian penting.

"Ini alat penting dan strategis untuk mitigasi risiko yang timbul dalam situasi darurat," kata dia.

Untuk itu, BPK melakukan proses audit secara komprehensif di setiap elemen keuangan negara (audit universe), baik respon pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Proses audit yang dilakukan pun meliputi tiga jenis, yakni dari sisi keuangan, kinerja, serta kepatuhan.

Secara keseluhan, BPK mencatat, negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1.035,25 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp 937,42 triliun, dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 86,36 triliun. Kemudian dari sektor moneter sebesar Rp 6,50 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Miliki Anggaran untuk Vaksin Gratis

Adapun dana penanganan Covid-19 yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 4,02 triliun, sedangkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp 320 miliar. Ada juga dana penanganan Covid-19 yang berasal dari dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar.

Pemerintah sendiri mencatat, realisasi anggaran program PC-PEN hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp 579,8 triliun atau terealisasi 83,4 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 403,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan recana sebelumnya yang sebesar Rp 372,3 triliun.

Baca juga: BPK Ikut Awasi Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X