Kala Jokowi Singgung Impor Kedelai yang Jadi Kegaduhan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar persoalan terkait tahu tempe, berikut kedelai, tak menjadi persoalan lagi di Indonesia sehingga masalah mengenai bahan bakunya harus diselesaikan dengan pembangunan pertanian yang detail.

“Kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai jadi masalah,” kata Jokowi dilansir dari Antara, Senin (11/1/2011).

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-29 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Sebagaimana badan pangan dunia FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan.

“Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Akibat pembatasan mobilitas warga bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala, dan kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir ini urusan tahu tempe,” jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kedelai Tumbuh Baik, Kenapa Petani Tidak Mau Tanam?

Ia menilai bahwa bahan baku tahu dan tempe bagi Indonesia yang belum sepenuhnya swasembada menjadi penyebab bagi persoalan sempat langkanya tahu tempe di pasaran.

Padahal penduduk Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 270 juta jiwa sehingga persoalan mengenai langkanya bahan pangan akan menjadi masalah yang sangat serius termasuk tahu dan tempe dari bahan baku kedelai yang sebagian besar masih impor.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya pengelolaan yang berkaitan dengan pangan harus ditangani dengan sangat serius. 

“Pembangunan pertanian harus diseriusi secara detail. Terutama saya ingin menggarisbawahi komodiitas pertanian impor. Kedelai, jagung, gula, ini yang masih jutaan-jutaan, jutaan ton," ujar Jokowi.

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya

"Bawang putih, beras, meskipun ini sudah 2 tahun kita enggak impor beras. Saya mau lihat betul apakah konsisten bisa dilakukan tahun-tahun mendatang,” kata dia lagi.

Menurut dia, bahan pangan tersebut termasuk di dalamnya bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas yang lain yang masih diimpor harus menjadi catatan khusus untuk kemudian dicarikan disain solusi terbaik.

Food estate

Jokowi juga meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dapat menyelesaikan persiapan food estate atau lumbung pangan terpadu di dua provinsi pada 2021.

"Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus segera diselesaikan paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah diselesaikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 

Baca juga: Jengkel Tiap Tahun Subsidi Pupuk Rp 33 Triliun, Jokowi: Tapi Hasilnya Apa?

"Kita evaluasi masalah di lapangan apa, teknologi yang kurang apa? Juga dengan menggunakan teknologi di food estate karena akan menjadi contoh. Kalau semua benar bisa jadi contoh, semua provinsi datang tinggal copy saja," tambah Jokowi.

Food estate rencananya berada di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 164,6 ribu hektare yang mengawali fokus pada tanaman padi, lahan yang digunakan untuk food estate adalah eks proyek lahan gambut.

Selanjutnya food estate berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dikhususkan untuk komoditas hortikultura seluas sekitar 30 ribu hektare.

"Karena percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, tidak berpengaruh apa-apa ke produk-produk impor tadi. Masalah dari dulu sampai sekarang kenapa misalnya kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor," ungkap Jokowi.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?