[POPULER MONEY] Merunut Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 | Daftar 229 Jenis Kripto yang Diakui Kemendag

Kompas.com - 12/01/2021, 05:40 WIB
Pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air PK-CLC yang difoto pada 3 Januari 2020 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. SHUTTERSTOCK/CORVIN Y.OPesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air PK-CLC yang difoto pada 3 Januari 2020 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

1. Merunut Penyebab Jatuhnya Pesawat Terbang Sriwijaya Air SJ 182

SABTU siang 9 Januari 2021, pesawat B-737 Sriwijaya Air Flight SJ 182 mengalami musibah setelah take off dari Soekarno Hatta International Airport Jakarta. Pada setiap kecelakaan pesawat terbang maka pertanyaan yang segera mengemuka adalah apa sebab terjadinya kecelakaan itu.

Pada setiap terjadinya kecelakaan pesawat terbang selalu saja muncul banyak spekulasi yang “menjawab” pertanyaan tentang sebab terjadinya kecelakaan.

Selalu saja beredar isu dan atau gosip bahwa kecelakaan disebabkan oleh cuaca buruk, kerusakan mesin, ledakan sebelum jatuh sampai dengan adanya teroris di dalam pesawat dan lain sebagainya.

Jawaban yang belum bersandar kepada hasil investigasi selalu saja menarik untuk diikuti yang walaupun pada akhirnya kesemua itu tidak pernah terbukti.

Selengkapnya simak di sini

2. Ini 20 Maskapai Teraman di Dunia pada 2021

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keamanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam dunia penerbangan. Semua orang tentu ingin mendarat dengan sempurna dari perjalanan penerbangan yang cukup menyita adrenalin.

Setiap perusahaan maskapai penerbangan memiliki standar keamanan masing-masing. Mereka memiliki protokol keselamatan dan cara menanggulangi insiden dengan cara yang berbeda.

AirlineRatings.com merilis 20 maskapai teraman di dunia yang dipantau dari 385 maskapai berbeda.

Dikutip pada Senin (11/1/2021), maskapai penerbangan Australia, Qantas, dinobatkan sebagai maskapai teraman di dunia untuk tahun ketiga berturut-turut.

Adalah maskapai dari Indonesia? Baca di sini

3. Terbitkan Aturan Baru, Ini Daftar 229 Jenis Kripto yang Diakui Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan aturan baru yang mengatur perdagangan kripto di dalam negeri.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dalam beleid yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020 itu, Bappebti menetapkan hanya 229 jenis kripto yang diakui untuk bisa diperdagangkan di Indonesia.

“Dalam regulasi tersebut, Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).

Simak daftar namanya di sini

4. 10 Provinsi di Indonesia dengan Upah Minimum Tertinggi 2021

Seluruh gubernur di Pulau Jawa beberapa waktu lalu telah secara resmi telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2021 di wilayahnya masing-masing.

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur.

Sebagai informasi, pemerintah pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mengimbau agar upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan atau tetap sama dengan 2020.

Baca 10 provinsi dengan Upah Minimum Tertinggi 2021 di sini

5. 3 Cara Penggunaan Meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000

Pemerintah mulai memberlakukan tarif bea meterai tunggal atau materai Rp 10.000 per 1 Januari 2021.

Sementara meterai Rp 3.000 dan meterai Rp 6.000 tetap berlaku dalam masa transisi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Dalam regulasi teranyar tersebut, kedua meterai lama hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021 (meterai Rp 6.000 masih berlaku).

Dengan pengenaan tarif baru tersebut, pemerintah juga menyesuaikan dokumen yang dikenai meterai, yakni dari yang sebelumnya mulai Rp 250.000 menjadi Rp 5 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, menjelaskan ada tiga cara untuk menggunakan kedua meterai lama tersebut. Bagaimana caranya? Baca di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.