Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manajemen Komunikasi Pemerintah soal Vaksinasi Covid-19 Dinilai Lemah

Kompas.com - 12/01/2021, 19:05 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah memperbaiki cara komunikasinya kepada publik terkait vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Deddy mengingat masih ada perbedaan pendapat jelang vaksinasi yang akan dimulai pada 13 Januari 2021 di Istana Negara.

“Saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan masih lemah dalam melakukan manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).

Deddy menilai informasi yang disampaikan pihak terkait masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas.

Menurut dia, hal itu membuat masyarakat bingung, ragu, dan curiga yang akhirnya mencari sumber informasi lain yang justru menimbulkan polemik.

Baca juga: Menhub: Presiden Telpon Lebih Dari 5 Kali untuk Update Kabar Terkini Musibah Sriwijaya Air

“Saya meminta kepada Kementerian dan Satgas Covid-19 serta lembaga terkait lainnya untuk tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan,” kata Deddy.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah harus menginformasikan dengan jelas tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin Covid-19 agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Dia menilai saat ini terjadi polemik di masyarakat soal jenis vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran.

Pemerintah juga diminta terbuka dan menjelaskan jika nantinya akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal dan jadwal di daerah masing-masing.

“Informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah,” lanjut Deddy.

Baca juga: Kadin: Dari 131 Juta Tenaga Kerja, 40 Persen Hanya Lulusan SD

Deddy mengusulkan agar pemerintah segera mengumpulkan dan duduk bersama dengan para kepala daerah untuk melakukan briefing, sharing informasi dan identifikasi masalah agar proses vaksinasi massal terlaksana dengan baik.

“Jangan vaksinasi Covid-19 yang terhitung baru dan menimbulkan silang pendapat, vaksin yang sudah lama seperti meningitis dan yang lainnya pun masih ada penolakan hingga hari ini. Pemerintah harus memperhatikan soal ini sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi yang tepat,” ucap dia.

Deddy pun berharap seluruh masyarakat tak menjadikan vaksinasi Covid-19 ini menjadi polemik. Dia meminta masyarakat percaya kepada pemerintah.

“Saya berharap agar semua pihak menghindari polemik dan percaya pada langkah yang diambil pemerintah. Jangan suka menyebar informasi yang tidak valid atau mempolitisasi isu vaksinasi ini. Meminjam kata-kata Pak SBY, Tuhan tidak suka itu. Jangan,” kata Deddy.

Lebih jauh Deddy menekankan perlunya pemerintah menggunakan produk dari industri lokal untuk mendukung proses vaksinasi.

Baca juga: Serikat Pekerja Kereta Api Tolak Rencana MRT Caplok Saham KCI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com