Manajemen Komunikasi Pemerintah soal Vaksinasi Covid-19 Dinilai Lemah

Kompas.com - 12/01/2021, 19:05 WIB
Ilustrasi vaksin corona, vaksin Covid-19, vaksin Shutterstock/Amazein DesignIlustrasi vaksin corona, vaksin Covid-19, vaksin

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah memperbaiki cara komunikasinya kepada publik terkait vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Deddy mengingat masih ada perbedaan pendapat jelang vaksinasi yang akan dimulai pada 13 Januari 2021 di Istana Negara.

“Saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan masih lemah dalam melakukan manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).

Deddy menilai informasi yang disampaikan pihak terkait masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas.

Menurut dia, hal itu membuat masyarakat bingung, ragu, dan curiga yang akhirnya mencari sumber informasi lain yang justru menimbulkan polemik.

Baca juga: Menhub: Presiden Telpon Lebih Dari 5 Kali untuk Update Kabar Terkini Musibah Sriwijaya Air

“Saya meminta kepada Kementerian dan Satgas Covid-19 serta lembaga terkait lainnya untuk tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan,” kata Deddy.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah harus menginformasikan dengan jelas tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin Covid-19 agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Dia menilai saat ini terjadi polemik di masyarakat soal jenis vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran.

Pemerintah juga diminta terbuka dan menjelaskan jika nantinya akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal dan jadwal di daerah masing-masing.

“Informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah,” lanjut Deddy.

Baca juga: Kadin: Dari 131 Juta Tenaga Kerja, 40 Persen Hanya Lulusan SD

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X