Usulkan Swasta Diberi Akses Vaksin Mandiri, Kadin: Akan Ringankan APBN

Kompas.com - 14/01/2021, 11:34 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock). Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi Vaksin Covid-19 (shutterstock).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah untuk memberi akses vaksin Covid-19 secara mandiri untuk swasta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, akses tersebut mampu mendorong percepatan vaksinasi nasional dan meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dibukanya akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan biaya vaksinasi," kata Rosan dalam siaran pers, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Vaksinasi Dimulai, Benarkah Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi?

Rosan menuturkan, pihak swasta ingin ikut berpartisipasi mensukseskan dan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu mengingat distribusi vaksin mencapai 400 juta ke seluruh Indonesia dengan target jangka waktu kurang dari satu tahun.

"Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada," ucap dia.

Adapun vaksinasi mandiri swasta bisa untuk kalangan dunia usaha, karyawan/pekerja dan keluarga karyawan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Dengan besarnya jumlah tersebut, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali.

Namun dia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Untuk Vaksinasi, Ini Pos Anggaran K/L yang Bakal Dipangkas Sri Mulyani



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X