Transaksi Digital Rawan Pencucian Uang, Ini yang Dilakukan BI

Kompas.com - 14/01/2021, 14:27 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (17/4/2020) Dok. Bank IndonesiaGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (17/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, perekonomian digital turut membantu dalam memperdalam pasar keuangan.

Misalnya saja membantu dalam penyaluran bansos nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi.

Namun demikian, pihaknya menyadari kerawanan transaksi digital terhadap tindakan penipuan dan kejahatan siber.

Baca juga: BI Diproyeksi Turunkan Suku Bunga Satu Kali Lagi di 2021

Transaksi digital pun menurutnya berisiko dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

"Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar Perry dalam pertemuan Tahunan PPATK secara virtual, Kamis (14/1/2021).

"Oleh karena itu, kami perkuat regulasi perizinan dan khususnya pengawasan terkait APU PPT pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan BI," jelas dia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi utk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Baca juga: BI Proyeksi Kinerja Industri Pengolahan Membaik di Kuartal IV 2020

"Saat ini, BI bersama komite TPPU sedang persiapkan mutual evaluation FATF dalam rangka meningkatkan persepsi internasional terhadap integritas sistem keuangan indonesia serta meningkatkan kredibilitas indonesia dalam G20," ujar Perry.

Perry pun menjelaskan, dari sisi moneter dan sistem keuangan Indonesia, upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya berpengaruh terhadap integritas stabilitas sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga terkait kepercayaan, kehandalan dan juga keamanan dalam transaksi peredaran uang maupun transaksi keuangan.

Untuk itu, BI bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar proses pencegahan ini bisa dilakukan dengan maksimal.

"BI ingin mempertegas komitmen dan kontribusi kami dalam upaya cegah dan berantas TPPU dan TPPT. Bersinergi dengan K/L dan seluruh perbankan, pelaksana jasa sistem pembayaran antara lain menyusun nasional risk assessment, sektor risk assessment, public private partnership serta implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 2020-2024," kata Perry.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X