Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Mengawal Hak Kompensasi Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182

Kompas.com - 14/01/2021, 18:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DUKA kembali menyelimuti dunia penerbangan nasional. Kali ini penerbangan Sriwijaya Air SJ 182 bertolak dari Jakarta menuju Pontianak berakhir tragis di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu (9/1/2021). Penerbangan SJ 182 mengangkut 56 penumpang dan 6 kru pesawat sebagaimana termuat dalam manifes.

Hingga Rabu siang (13/1/2021) segenap personil gabungan dibawah komando Badan SAR Nasional (Basarnas) tengah berjuang mencari yang tersisa, terutama cockpit voice recorder (CVR) guna memperoleh titik terang penyebab kecelakaan Penerbangan SJ 182. Sebelumnya flight data recorder (FDR) telah ditemukan pada Selasa (12/1/2021).

Semua pihak perlu menahan diri agar tidak berspekulasi. Biarkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menjalankan tugasnya, seperti pada kasus AirAsia QZ 8501 dan Lion Air JT 610 terdahulu, dalam mengungkap penyebab kecelakaan.

Sejak Minggu (10/1/2021), keluarga korban mulai mengurus perihal antemorfem sebagai bagian dari Disaster Victim Identification (DVI) di RS Polri. Data ini penting guna mengidentifikasi korban ditemukan dan kemudian menjadi landasan perihal pencairan asuransi.

Tanpa bermaksud mendahului hasil, terdapat satu hal penting yang perlu dikawal secara paralel, yakni hak kompensasi bagi keluarga korban. Seyogianya Pemerintah hadir membela melalui keberpihakan dan memberikan jaminan transparansi proses dalam industri yang dikenal highly regulated. Instruksi Presiden Jokowi sangat jelas menunjukkan keberpihakan ini.

Baca juga: Identitas Korban Sriwijaya Air Berbeda, Bisakah Klaim BPJS Ketenagakerjaan Cair?

Status penumpang sebagai pihak terlemah mendorong rezim undang-undang penerbangan di dunia berupaya melindungi penumpang atau ahli warisnya semaksimal mungkin melalui kewajiban pemberian kompensasi pada setiap kecelakaan pesawat. Hal ini berlaku baik dalam konvensi internasional maupun hukum nasional Indonesia.

Pada rezim hukum penerbangan nasional – dalam konteks ini rute domestik, tanggung jawab tahap pertama (tier one) maskapai penerbangan ialah sejumlah 1,25 miliar Rupiah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Perhubungan No. 77/2011. Nominal ini, tidak kurang tidak lebih, wajib diberikan kepada ahli waris tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun pekerjaan korban.

Jaring pengaman ini bertujuan guna memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat tetap hidup layak, terutama jika korban merupakan tulang punggung keluarga (breadwinner). Namun, tidak dipungkiri besaran tersebut berpotensi kurang bagi ahli waris seandainya korban berpenghasilan tinggi.

Nominal sejumlah tersebut perlu diberikan secara utuh oleh maskapai penerbangan kepada keluarga korban dengan memperhatikan ketentuan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan. Berarti, santunan Jasa Raharja maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi nominal pengurang.

Logikanya tidak akan ada masalah dengan pembayaran kompensasi mengingat Permenhub No. 77/2011 mewajibkan setiap maskapai penerbangan nasional mengasuransikan nominal 1,25 miliar Rupiah per-penumpang. Sriwijaya Air hanya perlu mengklaim asuransi agar pemberian kompensasi dapat segera berjalan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Rilis
Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Rilis
Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Whats New
Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Work Smart
Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Whats New
Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Spend Smart
Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 990.000 per Gram

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 990.000 per Gram

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.