Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Mengawal Hak Kompensasi Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ 182

Kompas.com - 14/01/2021, 18:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Rezim hukum domestik sehubungan pertanggungjawaban (liability) maskapai penerbangan terhadap penumpang memang mengikuti konsep Montreal Convention 1999. Namun, tidak semua ketentuan dibawa. Satu hal yang tidak diikutsertakan kedalam Permenhub No. 77/2011 ialah kewajiban pembayaran di muka atau lebih awal (advance payment).

Salah satu landasan skema advance payment ialah biaya pemakaman pada beberapa negara yang tergolong tinggi. Selain itu, skema ini dapat membantu keluarga korban membiayai kepentingan pribadi rutin dimana kehilangan pemasukan tiba-tiba sangat berdampak.

Sebagai contoh, jika korban memiliki dua anak yang masih bersekolah, pembayaran lebih awal dapat menjamin mereka tetap mampu melanjutkan pendidikan. Begitupula dengan cicilan rumah, utang, dan sebagainya yang merupakan urusan pribadi. Kemudian jika keluarga korban mengalami gangguan psikis dan membutuhkan trauma healing atau bahkan berhenti bekerja karenanya, maka advance payment hadir untuk memenuhi kebutuhan ini.

Hal yang dapat dilakukan Pemerintah ialah mempercepat pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja.

Keduanya berpotensi mengisi kekosongan advance payment jika cepat diberikan - bahkan kalau bisa segera dengan hanya mengandalkan manifes penumpang tanpa menunggu hasil DVI. Urgensi ini lebih terasa mengingat imbas pandemi.

Sayangnya, muncul kejutan manifes penumpang dengan keberadaan nama Felix Wenggo dan Sarah Beatrice Alomau yang tidak ikut terbang. Sebagai imbas negatif, manifes penumpang nampaknya tidak dapat dijadikan dasar untuk kedua skema advance payment tersebut.

Baca juga: Korban Pesawat Sriwijaya Air Pakai Identitas Orang Lain, Apakah Berhak Dapat Santunan?

Mengingat tiket sebagai kontrak, maka nama yang tertera selain pada tiket tidak berhak memperoleh kompensasi menurut Permenhub No. 77/2011. Hal ini semata demi kepastian hukum.

Namun, terdapat faktor lain yang berpotensi mengubah hal ini, yakni kelalaian (negligence) para pihak terkait. Kebijakan Pemerintah dapat dikeluarkan, tetapi harus disertai kejelasan dasar hukum.

Pada saat bersamaan, terlepas apapun motifnya, fakta naiknya penumpang dengan identitas berbeda menimbulkan pertanyaan serius terhadap keamanan penerbangan (flight security) nasional pada bandara (aerodrome). Investigasi dengan hasil transparan dan hukuman tegas perlu dilakukan agar tidak menjadi pertanyaan bagi International Civil Aviation Organization (ICAO). Publik harus tahu dan percaya bahwa pembenahan telah dilakukan.

Akhir kata, kompensasi bagi keluarga korban merupakan suatu kewajiban.

Jangan memcampuradukkan antara kewajiban dengan kata “takdir” dan “pasrah” - tepatnya berupaya sembunyi dari tanggung jawab memanfaatkan kedua kata tersebut. Kementerian Perhubungan seyogianya mampu mengadvokasi keluarga korban agar tetap menjadi subjek, bukan objek.

Semoga kejadian ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menambahkan ketentuan pembayaran dimuka (advance payment). Berkaca dari pengalaman lamanya pencairan kompensasi pada tragedi Lion Air JT-610, sayangnya belum terlihat upaya menambahkan ketentuan advance payment – yakni dengan merevisi Permenhub No. 77/2011.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.