Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini Rinciannya

Kompas.com - 15/01/2021, 16:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Di dalam PMK 143/PMK.03/2020 dijelaskan, fasilitas pajak tersebut diberikan hingga 31 Desember 2021.

Hal serupa juga berlaku untuk fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta.

"Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Akhiri Pekan IHSG Ditutup Merah, Rupiah Menghijau

Lebih terperinci dijelaskan, fasilitas PPN yang berlaku hingga 31 Desember 2021 yakni PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri.

Selain itu, juga kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, untuk Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi.

Sementara untuk fasilitas PPh yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021, yakni pembebasan dan pemungutan atau pemotongan PPh.

Seperti Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.

Lalu, Pasal 22 atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat serta Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Buka Formasi CPNS 2021, Kuota Terbanyak Jadi Penyuluh Perikanan

KKP Buka Formasi CPNS 2021, Kuota Terbanyak Jadi Penyuluh Perikanan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Menyikapi Nilai Rapor | Belajar dari Karakter Siswa Tiap Tingkatan | Keunggulan Kuliah di Politeknik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Menyikapi Nilai Rapor | Belajar dari Karakter Siswa Tiap Tingkatan | Keunggulan Kuliah di Politeknik

Rilis
Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Whats New
Indonesia Gandeng AS Kejar Target Nol Emisi Karbon di 2060

Indonesia Gandeng AS Kejar Target Nol Emisi Karbon di 2060

Whats New
Kadin Apresiasi Rencana Presiden Jokowi untuk Buka Munas VIII di Kendari

Kadin Apresiasi Rencana Presiden Jokowi untuk Buka Munas VIII di Kendari

Rilis
 Pedagang Minta Prokes Dijalankan Ketat dan Pasar Tradisional Tak Ditutup

Pedagang Minta Prokes Dijalankan Ketat dan Pasar Tradisional Tak Ditutup

Rilis
Mau Resign? Ini Contoh Surat Pengunduran Diri yang Baik dan Benar

Mau Resign? Ini Contoh Surat Pengunduran Diri yang Baik dan Benar

Work Smart
Penawaran Lewat SMS hingga Bunga Mencekik, Ini Ciri Pinjol Ilegal

Penawaran Lewat SMS hingga Bunga Mencekik, Ini Ciri Pinjol Ilegal

Whats New
Menhub: Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dimulai Tahun Ini

Menhub: Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dimulai Tahun Ini

Whats New
Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?

Tren Belanja Online Selama Pandemi, Barang Apa yang Banyak Dibeli Masyarakat?

BrandzView
Menperin Gandeng Asosiasi Jaga Pasokan Oksigen Rumah Sakit

Menperin Gandeng Asosiasi Jaga Pasokan Oksigen Rumah Sakit

Rilis
3 Cara Cek NIK KTP Secara Online via Handphone

3 Cara Cek NIK KTP Secara Online via Handphone

Whats New
MMA Smarties 2021 Umumkan Jajaran Juri, Ini Daftarnya

MMA Smarties 2021 Umumkan Jajaran Juri, Ini Daftarnya

Rilis
Cara dan Syarat Membuat SKCK untuk CPNS

Cara dan Syarat Membuat SKCK untuk CPNS

Whats New
[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Renovasi Rumah Subsidi | Kiat agar Tidak Kehilangan Uang Saat Bepergian | Menumbuhkan Budaya 'Segera Mencuci'

[TREN LIFE HACK KOMPASIANA] Renovasi Rumah Subsidi | Kiat agar Tidak Kehilangan Uang Saat Bepergian | Menumbuhkan Budaya "Segera Mencuci"

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X