Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak, Ini Rinciannya

Kompas.com - 15/01/2021, 16:04 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas atau insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Di dalam PMK 143/PMK.03/2020 dijelaskan, fasilitas pajak tersebut diberikan hingga 31 Desember 2021.

Hal serupa juga berlaku untuk fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta.

"Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 juga diperpanjang hingga 30 Juni 2021," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Akhiri Pekan IHSG Ditutup Merah, Rupiah Menghijau

Lebih terperinci dijelaskan, fasilitas PPN yang berlaku hingga 31 Desember 2021 yakni PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri.

Selain itu, juga kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020).

Terakhir, untuk Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi.

Sementara untuk fasilitas PPh yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021, yakni pembebasan dan pemungutan atau pemotongan PPh.

Seperti Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk.

Lalu, Pasal 22 atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat serta Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

EDCCash Masuk Daftar Investasi Ilegal Sejak Oktober 2020

EDCCash Masuk Daftar Investasi Ilegal Sejak Oktober 2020

Whats New
Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

Whats New
Telkom Ajak Masyarakat Jadi Agen Digital Berpenghasilan hingga Jutaan Rupiah, Simak Caranya

Telkom Ajak Masyarakat Jadi Agen Digital Berpenghasilan hingga Jutaan Rupiah, Simak Caranya

Work Smart
Amankan Ketersedian Pangan hingga Lebaran, Kementan Intervensi Distribusi dan Stok

Amankan Ketersedian Pangan hingga Lebaran, Kementan Intervensi Distribusi dan Stok

Rilis
Berapa Kenaikan Tagihan Listrik Rumah Tangga Per Bulan Mulai 1 Juli?

Berapa Kenaikan Tagihan Listrik Rumah Tangga Per Bulan Mulai 1 Juli?

Whats New
 Alibaba Didenda Pemerintah China, Kekayaan Jack Ma Malah Melonjak Rp 33,35 Triliun

Alibaba Didenda Pemerintah China, Kekayaan Jack Ma Malah Melonjak Rp 33,35 Triliun

Whats New
Kementan Jamin Ketersediaan Pangan Aman Selama Puasa dan Lebaran

Kementan Jamin Ketersediaan Pangan Aman Selama Puasa dan Lebaran

Rilis
OJK Sebut Masih Banyak yang Terbuai Investasi Bodong dengan Iming-iming Bunga Tinggi

OJK Sebut Masih Banyak yang Terbuai Investasi Bodong dengan Iming-iming Bunga Tinggi

Whats New
Tambah Produk Investasi, UOB Asset Management Kerja Sama dengan Tanamduit

Tambah Produk Investasi, UOB Asset Management Kerja Sama dengan Tanamduit

Rilis
Genap 80 Tahun, OCBC Terus Dorong Pengembangan UMKM

Genap 80 Tahun, OCBC Terus Dorong Pengembangan UMKM

Whats New
Larangan Mudik 2021, Sandiaga: Destinasi Wisata Lokal Akan Dapat Limpahan Kunjungan

Larangan Mudik 2021, Sandiaga: Destinasi Wisata Lokal Akan Dapat Limpahan Kunjungan

Whats New
Dengan Industri 4.0, Pemerintah Yakin Indonesia Masuk 10 Besar Negara Ekonomi Terkuat

Dengan Industri 4.0, Pemerintah Yakin Indonesia Masuk 10 Besar Negara Ekonomi Terkuat

Whats New
Ini Skema Penghitungan THR Lebaran 2021

Ini Skema Penghitungan THR Lebaran 2021

Whats New
Awal Perdagangan Hari Pertama Puasa,  IHSG dan Rupiah Melemah

Awal Perdagangan Hari Pertama Puasa, IHSG dan Rupiah Melemah

Whats New
Turun Rp 2.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 2.000, Ini Rincian Harga Emas Antam Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X