Presiden Ingin Nama-Nama Dewan Pengawas LPI Selesai Dikaji Minggu Depan

Kompas.com - 16/01/2021, 07:47 WIB
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo ingin nama-nama dewan pengawas untuk Lembaga Pengelola Investasi/LPI yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa selesai minggu depan.

Tujuannya agar lembaga tersebut bisa cepat beroperasi untuk menangkap peluang investasi dan menjadi solusi alternatif bagi pembiayaan pembangunan.

"Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan ke DPR dan kita harap selesai minggu depan ini," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 secara virtual, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Lembaga Pengelola Investasi Akan Beroperasi Akhir Januari, Ini Emiten yang Diuntungkan

Jokowi menyebut, aturan turunan dari UU Cipta Kerja untuk lembaga yang diberi nama Indonesian Investment Authority (INA) ini sudah selesai. Aturan turunan itu berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Untuk itu dia berharap, LPI yang bakal beroperasi sebentar lagi ini bisa memenuhi pembiayaan, meningkatkan arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), dan memperkecil rasio utang terhadap PDB Indonesia.

"Saya harap INA jadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum. Jadi mitra strategis yang andal dan tepercaya untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Surat bernomor No R-03/Pres/01/2021 itu berisi nama-nama Dewan Pengawas LPI.

Baca juga: Komoditas Apa yang Paling Banyak Diekspor dari Tanah Papua?

Adapun surat tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ke Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X