Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Kompas.com - 17/01/2021, 09:10 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun.

Berdasarkan laporan APBN KiTa yang dikutip Kompas.com, Minggu (17/1/2021) hal  tersebut setara dengan 38,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan jumlah tersebut, utang pemerintah sepanjang tahun 2020 meningkat Rp 1.296 triliun atau 27,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp 4.778 triliun.

Baca juga: Prediksi Utang Terus Bertambah, Indef: Jadi Beban Warisan Berat Bagi Presiden Selanjutnya

Secara lebih rinci dijelaskan, komposisi utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman sebesar Rp 852,91 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri besarnya Rp 11,97 triliun sedangkan pinjaman luar negeri mencapai Rp 840,94 triliun.

Sementara itu, sebagian besar dari sumber utang, yakni mencapai 85,96 persen, berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 5.221,65 triliun.

Untuk SBN domestik, nilainya Rp 4.025,62 triliun, sedangkan dalam bentuk valas nilainya mencapai Rp 1.196,03 triliun.

Dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat pun didominasi dalam mata uang rupiah, yakni mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

"Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas," sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari laporan tersebut.

Ia pun mengatakan, peningkatan nilai utang pemerintah disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laporan tersebut.

Baca juga: Utang Menumpuk pada 2020? Ini Cara Melunasinya hingga Akhir 2021

Halaman:


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com