Soal Tagihan Listrik Rp 68 Juta, PLN Ungkap Meteran Dipasangi Kawat Jumper

Kompas.com - 18/01/2021, 11:45 WIB
Ilustrasi listrik, tagihan listrik, penggunaan listrik ShutterstockIlustrasi listrik, tagihan listrik, penggunaan listrik
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah unggahan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami lonjakan tagihan listrik mencapai Rp 68 juta ramai dibicarakan di media sosial beberapa hari lalu.

Unggahan tersebut ditulis oleh akun Twitter bernama @melaniepucchino yang mengeluhkan membengkaknya tagihan kepada PLN, padahal biasanya dia hanya perlu membayar Rp 500.000 - Rp 700.000 setiap bulan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, lonjakan tersebut diakibatkan adanya indikasi ketidaksesuaian hasil dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang mengakibatkan adanya pelanggaran kategori P2 dengan besaran tagihan susulan (TS) sesuai aturan.

Pelanggaran P2 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi.

Menurutnya, meteran yang digunakan oleh pelanggan tersebut telah dibuat oleh oknum untuk tidak menghitung penggunaan listrik.

"Rumah yang bersangkutan kena P2TL. Ada meternya kayaknya di-treatment supaya tidak mengukur," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Digugat Pengusaha Asal Surabaya, Antam Mengaku Tak Pernah Jual Emas dengan Harga Diskon

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut Bob menjelaskan, pihaknya telah melakukan uji tera meteran listrik di laboratorium PLN, disaksikan langsung oleh pelanggan yang bersangkutan.

Hasil uji coba menunjukkan, dalam meteran listrik yang bersangkutan terdapat kawat jumper pada terminal arus masuk dan keluar.

"Sesuai hasil pengujian, pelanggan dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran dengan kategori golongan pelanggaran P2 dengan TS P2TL sebesar Rp 68.051.521," ujarnya.

Dengan temuan tersebut, Bob membantah, pernyataan pelanggan bersangkutan yang menilai telah diperas oleh PLN.

Bob mengklaim, pihaknya telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

"Dan setiap tahun kita diperiksa BPK dan KAP," ucapnya.

Baca juga: Antam Segera Ajukan Banding soal Gugatan 1,1 Ton Emas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.