DPR Usul Honorer Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes, Ini Tanggapan Pemerintah

Kompas.com - 18/01/2021, 13:50 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mengusulkan untuk tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus untuk diangkat sebagai PNS.

Usulan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal ketika melakukan rapat kerja dengan pemerintah.

Usulan tersebut merupakan satu dari lima hal yang diusulkan legislatif di dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku.

Baca juga: Ekonomi China Tumbuh 2,3 Persen pada 2020

"Materi muatan rancangan UU meliputi pengangkatan tenaga honorer, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus menerus serta diangkat berdasarkan keputusan yg dikeluarkan sampai 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, dengan mempertimbangkan batas usia pensiun," jelas Samsyurizal dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (18/1/2021).

Di dalam poin tersebut dijelaskan, pengangkatan pegawai honorer sebagai PNS bisa dilakukan dengan mekanisme seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

Pengangkatan pegawai honorer atau kontrak menjadi PNS juga memprioritaskan mereka yang bekerja dengan masa kerja paling lama serta bekerja di bidang fungsional, administrasi, dan pelayanan publik.

"Selain itu mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yg diperoleh sebelumnya," jelas Syamsurizal.

Pihaknya pun mengatakan, pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya menjadi PNS dilakukan oleh pemerintah pusat, serta bila tak bersedia diangkat sebagai PNS, yang bersangkutan akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Digugat Pengusaha Asal Surabaya, Antam Mengaku Tak Pernah Jual Emas dengan Harga Diskon

Tanggapan Menpan RB

Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui proses penerimaan PNS dan PPPK.

Proses tersebut melalui penilaian yang obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan.

"Sejak PP Nomor 48 Tahun 2005, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atay sejenis. Pengangkatan dimaksud secara langsung, bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata Tjahjo.

"Pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Whats New
Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.