Komisi IV DPR Dengar Ada Beras Impor Vietnam Masuk RI, Dijual Rp 9.000 Per Kg

Kompas.com - 18/01/2021, 14:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi,

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI mengungkapkan adanya beras impor dari Vietnam yang masuk ke Indonesia. Beras impor itu bahkan dijual di pasar dengan harga murah, yakni Rp 9.000 per kilogram.

Persoalan itu dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi dalam rapat dengar pendapat (RDP).

"Saya barusan ditelepon, di pasar hari ini ada beras impor dari Vietnam dibanderol Rp 9.000 per kilogram, yang impornya Sarinah. Apakah Kementan mengetahui? Apa Balai Karantina mengetahui?" ujarnya dalam rapat yang ditayangkan virtual, Senin (18/1/2021).

Dedi mengatakan, impor beras tersebut akan mengancam petani lokal karena berpotensi mengganggu harga beras dalam negeri. Terlebih jumlah beras impor yang masuk cukup besar.

Berdasarkan data Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) sebanyak 300 ton beras impor asal Vietnam masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta.

"Kalau dibanderol Rp 9.000 dan masif, maka makin jatuh harganya (beras). Jadi jangan sampai harga beras jatuh, lalu harga pupuk naik, mau dibunuh petani?," kata dia.

Baca juga: DPR Usul Honorer Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes, Ini Tanggapan Pemerintah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyatakan, bila impor beras itu bukanlah atas rekomendasi Kementan, maka perlu dilakukan langkah tegas. Dedi meminta pemerintah bisa segera menangani persoalan beras impor asal Vietnam itu.

"Saya minta Kementan berpihak kepada petani, dan punya sikap, jangan sekedar tidak tahu atau tidak diajak kordinasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Indonesia terakhir kali melakukan impor beras pada 2018 yang dilakukan Perum Bulog. Sejak saat itu atau selama dua tahun terakhir tak lagi impor beras medium untuk kebutuhan memenuhi konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, harga beras impor Vietnam yang dibanderol Rp 9.000 per kilogram tersebut, juga jauh dibawah harga eceran tertinggi (HET) beras di tingkat konsumen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, disebutkan HET beras medium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Sementara, untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan HET beras medium sebesar Rp 9.950 per kilogram. Serta untuk wilayah Maluku dan Papua HET beras medium sebesar Rp 10.250 per kilogram.

Baca juga: Ini Bisnis yang Diprediksi Bakal Bergeliat pada 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Whats New
Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Earn Smart
SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung 'Roadmap' yang Jelas

SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung "Roadmap" yang Jelas

Whats New
Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Whats New
Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.