Hingga 4 Januari, Restrukturisasi Kredit Bank Capai Rp 971,1 Triliun

Kompas.com - 19/01/2021, 11:30 WIB
Ilustrasi bank ShutterstockIlustrasi bank
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 971,1 triliun per 4 Januari 2021.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan, jumlah restrukturisasi itu telah diterima oleh 7,56 juta debitur dari 101 bank.

"Ini Rp 971,1 triliun merupakan restrukturisasi terbesar sepanjang sejarah saya menjadi pengawas," kata Heru dalam paparan outlook ekonomi syariah secara virtual, Selasa (19/1/2021).

Heru menuturkan, mayoritas debitur yang mendapat restrukturisasi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara jumlah debitur, 77 persen atau 5,81 juta adalah UMKM. Sedangkan debitur non-UMKM hanya 23 persen.

Meski secara baki debet, jumlahnya lebih banyak dikuasai oleh debitur non-UMKM. Akumulasi baki debit debitur non-UMKM adalah sebesar 60 persen atau Rp 584,45 triliun. Sedangkan UMKM sebesar 40 persen atau Rp 387 triliun.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Sorot Beberapa Proyek Pemerintah

Lebih lanjut Heru menuturkan, aturan restrukturisasi yang diatur dalam POJK 11/2020 memang ditujukan untuk memberikan keringanan kepada bank maupun debitur di masa pandemi. Ketika debitur membutuhkan restrukturisasi, bank tidak perlu memupuk pencadangan.

"Kami ingin ada keseimbangan, bagaimana kita mengatur sehingga para nasabah dan bank bisa mengatasi berbagai kendala," ungkap Heru.

Kendati demikian, Heru mengakui ada dilema meski aturan mengenai restrukturisasi dianggap sebagai aturan yang bagus. Pihaknya harus mengantisipasi seberapa besar dan kuatnya perbankan dalam membentuk CKPN dan menjaga likuiditas.

Untuk itu dia berharap, perbankan bisa mengantisipasi dampak restrukturisasi yang diperpanjang sampai Maret tahun 2022 ini.

"Saya ingin ingatkan, restrukturisasi harus kita antisipasi secara prudent sehingga POJK 48/2020 yang kita sudah buat sedemikian rupa, para bankir bisa mengantisipasi dampak restrukturisasi," pungkasnya.

Baca juga: Tak Ada Bukti, Malaysia Hentikan Penyelidikan Safeguard Produk Keramik RI



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X