Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Kompas.com - 20/01/2021, 13:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap setiap Kementerian/Lembaga bisa menjaga tata kelola serta akuntabilitas dari setiap proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menkeu pun meminta setiap pimpinan K/L bisa memastikan agar pelaksanaan proyek-proyek tersebut bersih dari korupsi.

"Perlu menjaga supaya proyek-proyek yang dibiayai SBSN dijaga tata kelola, akuntabilitas, dan berharap tidak ada korupsi dalam pelaksanaan proyek," ujar Sri Mulyani dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Secara keseluruhan, hingga saat ini ada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang memanfaatkan instrumen surat utang sebagai modal pembangunan proyek. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa lembaga seperti LAPAN.

Baca juga: Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Untuk tahun ini saja, ke 11 K/L tersebut bakal melaksanakan 847 proyek infrastruktur dengan sumber pendanaan dari SBSN senilai Rp 27,57 triliun.

"SBSN ini merupakan instrumen pembiayaan, di tengah pandemi, makin penting melakukan diversifikasi karena APBN berada dalam tekanan cukup berat, jadi kami berharap dengan kerjasama erat seluruh K/L, apabila kualitas proyeknya baik dan memberi dampak sosial, ekonomi, bahkan finansial yang baik, maka SBSN yang merupakan utang negara bisa menjadi bermanfaat maksimal," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sejak tahun 2013, total pembiayaan proyek infrastruktur dengan SBSN hingga saat ini mencapai Rp 145,84 triliun.

Aturan terkait pembiayaan proyek dengan SBSN lahir pada tahun 2008. Namun demikian, pelaksanaannya baru mulai dilakukan pada tahun 2013. Kala itu, baru satu kementerian yang juga memanfaatkan pembiayaan proyek melalui SBSN.

"Baru 1 K/L pecah telor, kemudian kita meningkat jadi delapan K/L untuk 2020 kemarin, Jadi sudah ada delapan partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai dengan SBSN, dan tahun 2021 ini jadi 11 K/L," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Hingga 2021, Total Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan SBSN Capai Rp 145,84 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.