Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Kompas.com - 20/01/2021, 13:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap setiap Kementerian/Lembaga bisa menjaga tata kelola serta akuntabilitas dari setiap proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menkeu pun meminta setiap pimpinan K/L bisa memastikan agar pelaksanaan proyek-proyek tersebut bersih dari korupsi.

"Perlu menjaga supaya proyek-proyek yang dibiayai SBSN dijaga tata kelola, akuntabilitas, dan berharap tidak ada korupsi dalam pelaksanaan proyek," ujar Sri Mulyani dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Secara keseluruhan, hingga saat ini ada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang memanfaatkan instrumen surat utang sebagai modal pembangunan proyek. Mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa lembaga seperti LAPAN.

Baca juga: Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Untuk tahun ini saja, ke 11 K/L tersebut bakal melaksanakan 847 proyek infrastruktur dengan sumber pendanaan dari SBSN senilai Rp 27,57 triliun.

"SBSN ini merupakan instrumen pembiayaan, di tengah pandemi, makin penting melakukan diversifikasi karena APBN berada dalam tekanan cukup berat, jadi kami berharap dengan kerjasama erat seluruh K/L, apabila kualitas proyeknya baik dan memberi dampak sosial, ekonomi, bahkan finansial yang baik, maka SBSN yang merupakan utang negara bisa menjadi bermanfaat maksimal," ucap dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sejak tahun 2013, total pembiayaan proyek infrastruktur dengan SBSN hingga saat ini mencapai Rp 145,84 triliun.

Aturan terkait pembiayaan proyek dengan SBSN lahir pada tahun 2008. Namun demikian, pelaksanaannya baru mulai dilakukan pada tahun 2013. Kala itu, baru satu kementerian yang juga memanfaatkan pembiayaan proyek melalui SBSN.

"Baru 1 K/L pecah telor, kemudian kita meningkat jadi delapan K/L untuk 2020 kemarin, Jadi sudah ada delapan partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai dengan SBSN, dan tahun 2021 ini jadi 11 K/L," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Hingga 2021, Total Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan SBSN Capai Rp 145,84 Triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Whats New
Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Whats New
Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X