Kompas.com - 20/01/2021, 19:41 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring bernama “Si Andalan”.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi.

“Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” katanya dalam webinar, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Erick Thohir Temui KPK dan BPK untuk Bahas Vaksin Covid-19 Berbayar

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, perizinan Andalalin diperlukan sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang menyatakan, setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan.

“Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjabarkan, saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster yaitu, perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti, pertokoan, ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Erick Thohir: Pertama Kalinya Saham-saham BUMN Lebih Tinggi dari LQ45

Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan mall dengan waktu penerbitan yang sama, yakni 1 hari.

Serta klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti kawasan industri dengan lama penerbitan 3 hari.

Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website Siandalan.dephub.go.id.

“Nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja,” ucap Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.