Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Produksi Dalam Negeri, DPR Usul Importir Kedelai Bina Petani Lokal

Kompas.com - 20/01/2021, 20:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI meminta importir turut berperan dalam upaya meningkatkan produksi kedelai lokal.

Salah satunya dengan membina petani melalui penyediaan bibit atau pupuk.

"Usulan pada pemerintah untuk tata kelola komoditas kedelai, misalnya mewajibkan importir untuk membantu penyediaan bibit atau pupuk," ujar Ketua Komisi IV Sudin dari fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Menurut Kementan Ini Penyebab Petani Enggan Menanam Kedelai

Menurut Sudin, hal ini diperlukan untuk mendorong produksi lokal dan mengurangi ketergantungan Indonesia dari kedelai impor.

Mengingat 90 persen pasokan kedelai dalam negeri dipenuhi dengan impor.

Oleh sebab itu, para importir yang telah mendapatkan izin impor kedelai diminta untuk bermitra dengan petani lokal, serta melakukan pembinaan untuk tanaman kedelai.

"Bagaimana pun kita ini Indonesia, tumbuhkan jiwa nasionalis. Saya maunya kita jangan tergantung impor, kasihan, masak semuanya impor," ungkap dia.

Meski demikian, Sudin menekankan, jika nantinya usulan tersebut disetujui pemerintah, para importir diminta serius menjalankan, tidak malah mengakalinya.

Baca juga: Kementan Targetkan Produksi Kedelai Lokal Capai 500.000 Ton

Ia memberi contoh, komoditas beras ketan yang importir diwajibkan untuk menyerap dari petani lokal.

Menurutnya, banyak importir yang berbuat curang untuk bisa mendapatkan izin impor dari pemerintah.

"Dulu setiap importir beras ketan wajib menyerap ketan lokal. Wah berebutan mereka, datang ke Lumajang, Jawa Timur, (untuk dapat) sepotong surat bahwa dia sudah menyerap beras ketan lokal, bekerja sama dengan Gapoktan. Kemudian (surat) ini dibawa ke Kemendag dan Kementan untuk meminta izin impor beras ketan," kata Sudin.

Belajar dari pengalaman itu, ia menegaskan, untuk importir tidak melakukan hal serupa hanya untuk mendapatkan izin impor, namun tak berupaya membantu produksi kedelai lokal.

"Saya enggak mau ada akal-akalan begitu, jadi tolong dibantu pemerintah," pungkas Sudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com