Ketua Komisi IV Murka KKP Masih Ekspor Benur Sebelum Aturan PNBP Terbit

Kompas.com - 21/01/2021, 11:38 WIB
Potret sebagian benih bening lobster (BBL/benur) yang dilepasliarkan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Kiluan, Lampung. Dok. KKPPotret sebagian benih bening lobster (BBL/benur) yang dilepasliarkan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Kiluan, Lampung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, marah-marah kepada jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (21/1/2021).

Kemarahan Sudin tersulut karena imbauan Komisi IV terkait ekspor benih bening lobster (BBL) tidak dihiraukan oleh KKP.

Dalam rapat tanggal 22 September 2020 DPR RI mendesak KKP menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP Ekspor Benih Bening Lobster selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Baca juga: Kaleidoskop 2020: Jalan Terjal Eskpor Benih Lobster

Bila PP belum diterbitkan dalam waktu tersebut, maka komisi IV DPR mendesak KKP untuk menghentikan sementara ekspor BBL.

"Tapi di bulan November masih ada ekspor benih bening lobster. Saya ini sebagai ketua komisi IV merasa dilecehkan. Ini ditandatangani oleh Sekjen mewakili menteri KKP," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan eselon I KKP, Kamis (21/1/2021).

Sudin marah karena KKP masih melakukan ekspor benih bening lobster pada bulan November padahal PP belum terbit, hingga akhirnya mantan menteri KKP Edhy Prabowo tersandung kasus suap ekspor tersebut.

Padahal kata Sudin, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 pun sudah mengaturnya sangat jelas. Ekspor tidak bisa diizinkan jika belum ada hasil budidaya dari calon eksportir.

"Ini Permen keluar langsung bisa ekspor. Coba pikirkan. Sampai akhirnya kena masalah. Ini sudah jelas belum ada PNBP-PNBP, jangan ekspor. Kemarin saya tanya dirjen bea cukai saya panggil ke sini," ungkap Sudin.

Sudin pun meminta kerja sama KKP sebagai mitra Komisi IV untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan.

"Tolong kita ini mitra, apa yang sudah diputuskan dijalankan. Dan mohon maaf, yang mendorong Edhy masuk sel itu Ibu-ibu, Bapak-Bapak juga. Saya prihatin, saya malu mitra saya sampai kena masalah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo pada Rabu, (25/11/2020), dini hari. Edhy ditangkap di Bandara Soekarno Hatta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, penangkapan Edhy Prabowo terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur.

Memang, ekspor benih lobster sudah menjadi kontroversi sejak awal saat Edhy berencana mengubah Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016 era Susi Pudjiastuti itu.

Susi jelas menentang ekspor karena di masa dia menjabat, banyak nelayan kecil mengeluh sulit menangkap udang. Bibitnya telah diperdagangkan ke luar negeri, utamanya ke Vietnam. Sejak Permen KP 56/2020 terbit, Susi mengklaim komposisi lobster makin banyak di laut.

Baca juga: Sepanjang 2020, Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 896.238 Benih Lobster

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Whats New
Bank Neo Commerce Luncurkan 'Smart Branch', Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Bank Neo Commerce Luncurkan "Smart Branch", Apa Bedanya dengan Kantor Cabang Biasa?

Rilis
Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Percepat Transformasi Digital di Sumut, Telkom Hadirkan “Leap”

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jateng via Aplikasi Sakpole Jateng

Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jateng via Aplikasi Sakpole Jateng

Spend Smart
Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Whats New
Autopedia Melantai di BEI, Fokus Dorong Akselerasi Ekosistem Digital Mobil Bekas

Autopedia Melantai di BEI, Fokus Dorong Akselerasi Ekosistem Digital Mobil Bekas

Whats New
Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Bank Mandiri Dorong Nasabah Beralih ke Super App Livin’ by Mandiri, Apa Saja Fiturnya?

Rilis
Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Whats New
IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

IHSG Sesi I DItutup Melorot 1,47 Persen, Asing Lepas BBRI, ARTO, dan BBCA

Whats New
Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

Whats New
Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Program JKP Diluncurkan 22 Februari, Menaker: Bukan Pengganti Kewajiban Pengusaha Bayar Pesangon PHK

Whats New
Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Spend Smart
Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Mengenal Bank, Asal Mula hingga Jenisnya

Whats New
Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Apa Pengertian Tenaga Kerja dan Klasifikasinya?

Whats New
Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Varian Omicron Melonjak, Menko Airlangga: Tingkat Kesembuhan 96,40 Persen, tapi Harus Tetap Waspada

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.