Komisi IV Minta Bea Cukai Hentikan Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 21/01/2021, 12:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengakui sudah meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghentikan ekspor benih bening lobster.

Hal itu disampaikan Sudin di depan jajaran eselon I KKP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (21/1/2021).

"Kemarin saya minta bea cukai untuk mengecek. Kalau ada (yang masih ekspor), bea cukai tangkap," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat.

Baca juga: Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur

Sebagai dasar penangkapan dan penghentian, Sudin memberikan hasil rapat dengan Sekretaris Jenderal KKP pada 22 September 2020 silam.

Dalam rapat tanggal 22 September 2020 DPR RI mendesak KKP menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP Ekspor Benih Bening Lobster selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Bila PP belum diterbitkan dalam waktu tersebut, maka komisi IV DPR mendesak KKP untuk menghentikan sementara ekspor BBL.

"Saya kasih print ini sebagai atas dasar dia untuk menangkap," ungkap Sudin.

Lebih lanjut Sudin mengaku dilecehkan karena KKP tak menghiraukan desakan Komisi IV DPR RI tersebut hingga mantan menterinya terjerat kasus suap ekspor benur.

Sebab pada November lalu, KKP masih melakukan ekspor benih lobster padahal PP belum terbit. Dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020 pun jelas diatur bahwa ekspor bisa dilakukan jika sudah ada hasil budidaya dari calon importir.

"Tapi di bulan November masih ada ekspor benih bening lobster. Saya ini sebagai ketua komisi IV merasa dilecehkan. Ini ditandatangani oleh Sekjen mewakili menteri KKP," ucap Sudin tak bisa menahan emosi.

Dia bahkan mengancam tidak akan membahas anggaran dengan KKP bila mereka tak dianggap sebagai mitra kerja.

"Jadi kalau begini anggaran enggak perlu dibahas saja sekalian. Kita adu kuat saja, Anda enggak mau dengar kita, kita enggak dengan Anda. Saya yakin 5 pimpinan tidak akan tanda tangan kalau kita bermusuhan. Gitu saja," pungkas Sudin.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo pada Rabu, (25/11/2020), akibat kasus suap ekspor benih lobster.

Memang, ekspor benih lobster sudah menjadi kontroversi sejak awal saat Edhy berencana mengubah Peraturan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2016 era Susi Pudjiastuti itu.

Baca juga: Perasaan Susi Pudjiastuti Saat Tahu Edhy Prabowo Tersandung Kasus Suap Benih Lobster

Susi berpendapat, pengambilan bibit lobster rentan dikuasai dan dikomersialisasi oleh pengusaha besar, yang mempekerjakan nelayan kecil untuk menangkap benih lobster.

Setelah berhasil menangkap, para nelayan kecil itu menjualnya ke pengusaha besar dengan harga murah. Pengusaha besar tersebut memiliki akses yang lebih baik untuk mengirimkannya ke luar negeri.

"Dia (nelayan) ambil bibitnya, dia perjualbelikan ke pengusaha yang punya akses untuk kirim bibit lobster ke Vietnam untuk dibesarkan. Perdagangan lintas negara kan harus lewat border, memerlukan kapal, memerlukan sarana prasarana yang tidak bisa orang kecil lakukan," ungkap Susi saat mengkritik kebijakan menteri dari Partai Gerindra itu.

Baca juga: Ketua Komisi IV Murka KKP Masih Ekspor Benur Sebelum Aturan PNBP Terbit

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Sepanjang 2022, OJK Tindak 618 Pinjol Ilegal

Whats New
Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Isu Badai PHK, Perusahaan Otomotif Astrido Justru Buka 13 Posisi Lowongan Kerja

Work Smart
Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

Whats New
Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Bidik Proyek Ekonomi Berkelanjutan, INA Gandeng Investment Fund for Developing Countries

Whats New
Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Data Center STT di Bekasi Dibangun untuk Jawab Kebutuhan Ekonomi Digital RI

Whats New
Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Program Konversi Motor Listrik Lesu, Ini Penyebabnya

Whats New
ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga dan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Selama Nataru

Whats New
Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Tahun Depan, The Fed Diyakini Tak Akan Seagresif 2022

Whats New
Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Pasar Gas Bumi di Semarang, Kendal, dan Batang Diperluas

Whats New
Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas

Whats New
 Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Ajak Pengusaha AS Investasi, Airlangga Jamin Kepastian dan Kemudahan Berusaha

Whats New
Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Menko Airlangga Proyeksi Inflasi Capai 5,5 Persen di Akhir 2022

Whats New
Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Bapanas Sebut Beras Impor untuk Cadangan, Tidak Dikeluarkan secara Bebas

Whats New
Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Talenta Digital Data Center RI Masih Minim, Padahal Potensi Industrinya Besar

Whats New
Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Menko Airlangga Targetkan 65 Persen Pemda Terdigitalisasi di 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.