Dihubungi Para Konglomerat soal Vaksin Mandiri, Ini Jawaban Menkes

Kompas.com - 21/01/2021, 13:33 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah dihubungi oleh beberapa konglomerat dan para Chief Executive Officer (CEO) di Indonesia terkait vaksin Covid-19. Mereka menanyakan soal kemungkinan adanya vaksin Covid-19 kategori mandiri.

Hal tersebut diungkapkan mantan wakil menteri BUMN itu saat menjadi pembicara dalam acara 11th Kompas 100 CEO Forum pada Kamis (21/1/2021).

“Saya terima banyak WA dari para CEO, para konglomerat-konglomerat yang dulu jadi nasabah saya, mengenai vaksinasi mandiri,” ujar Budi.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19, Sri Mulyani Minta Pemda Tak Hanya Andalkan Pusat

Budi pun membuka peluang mengenai vaksin mandiri tersebut. Namun, dia memberi beberapa syarat kepada para konglomerat jika ingin melakukan vaksin mandiri.

“Jadi any program yang masuk program kita ok. Tapi ada catatan, jangan sampai seperti yang sekarang terjadi, negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan orang yang tidak mampu, karena ini sekali lagi sifatnya sosialis, bukan individualis,” kata dia.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah membuat keputusan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kendati begitu, Budi menyambut baik jika ada para konglomerat dan CEO yang ingin vaksin mandiri untuk membantu pemerintah.

Namun, mereka harus mengingat vaksin ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan tertentu saja.

Budi tak ingin ada salah satu golongan masyarakat yang bisa mendapat akses spesial dalam program vaksinasi ini.

“Jangan sampai ada golongan tertentu bisa mendapat askes yang lebih dulu. Karena saya yakin para CEO ingin mendapatkan akses terlebih dahulu dan Anda mampu untuk melakukan hal itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena enggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain enggak,” ungkapnya.

Mantan Direktur Utama PT Inalum ini memaparkan, pada tahap pertama vaksinasi akan dilakukan untuk para tenaga kesehatan dan TNI/Polri.

Baca juga: Budi Gunadi Sadikin: Hidup sebagai CEO Jauh Lebih Baik Dibanding Jadi Menkes...

Tahap kedua, akan diberikan kepada petugas layanan publik dan para lansia. Tahap ketiga, barulah masyarakat umum bisa divaksin.

Diperkirakan, masyarakat umum baru bisa divaksin pada akhir April atau Mei 2021 mendatang. Dia pun meminta para konglomerat memahami mekanisme vaksinasi ini.

“Tolong itu juga dipahami dan dishare ke teman-teman bahwa dijaga tahapannya. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan dampaknya ke orang-orang lain. Selama itu bisa mengajak semuanya maju lebih cepat tidak apa-apa, karena vaksin ini sifatnya sangat-sangat terbatas,” ujarnya.

Baca juga: Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X