Anggota Komisi VI DPR Kritik Pemerintah soal Program BLT UMKM

Kompas.com - 21/01/2021, 19:00 WIB
Ilustrasi UMKM makanan dan minuman Dokumentasi Biro Komunikasi KemenparekrafIlustrasi UMKM makanan dan minuman
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sudah menyalurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif hingga 100 persen pada Desember 2020.

Namun pemerintah mendapat kritikan dari Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mengatakan, hingga sejauh ini, dirinya masih mendapatkan banyak keluhan terkait program BLT.

Dia menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM yang mengaku sulit menjadi penerima bantuan lantaran adanya syarat atau kebijakan bahwa UMKM yang memiliki utang di perbankan tidak boleh sama sekali menjadi penerima bantuan dalam program ini.

"Misalnya, ada orang yang mempunyai utang di BRI, dia enggak bisa dapat Banpres. Loh yang namanya pedagang usaha kan ada utang, bantuan ini kan supaya usahanya jalan kan,"ujarnya dalam Rapat Kerja Kemenkop UKM dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Lelang Rumah 2 Lantai di Bekasi Mulai Rp 224 Juta, Minat?

Dia juga berpendapat, apabila program BLT ini adalah salah satu bentuk dari stimulus pemerintah, seharusnya penerimaannya dipermudah, bukan justru sebaliknya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kok pemerintah di satu sisi membuat kebijakan tapi kebijakan yang mempersulit. Tolong dievaluasi, kenapa bantuan untuk rakyat dipersulit tapi untuk konglomerat yang sudah merampok uang rakyat begitu mudah (dibantu)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, program yang dilakukan oleh Kemenkop UKM masih belum sepenuhnya sesuai.

Dia bilang masih banyak kendala dan pertanyaan yang ditemui oleh para pendaftar.

"Kita apresiasi Kemenkop dalam semangat membantu UMKM di masa pandemi. Tapi, meskipun sosialisasi dan informasi program tersebut juga sudah banyak dilakukan, tetap masih ada sejumlah pertanyaan dan kendala yang ditemui oleh para pendaftar," ucapnya.

Dia juga mengingatkan Menkop Teten agar penerima bantuan BLT ini bukan hanya sekadar daftar, tapi juga harus benar-benar sesuai dalam realisasinya.

"Alih-alih seperti ini kok tidak semua cair, itu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah terdaftar sesuai syarat. Alamak! Bantu saat bangkrut atau bantu sebelum bangkrut pak menteri?," ucap dia.

Baca juga: Turun Harga, Ferrari Sitaan Kejagung Ini Dilelang Rp 6,44 Miliar



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Call Center BPJS Kesehatan Terbaru, Bisa Diakses 24 Jam

Call Center BPJS Kesehatan Terbaru, Bisa Diakses 24 Jam

Work Smart
APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Whats New
Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Whats New
Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X