Kantor hingga Rumah Dinas Hancur, Ini Kerugian Negara akibat Gempa di Sulbar

Kompas.com - 23/01/2021, 01:02 WIB
Sejumlah alat berat membersihkan puing reruntuhan bangunan kantor gubernur Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu  (20/1/2021). Memasuki hari keenam Pasca gempa bumi sebagian bangunan yang terdapak kerusakan berat kini mulai dibersihkan menggunakan alat berat. ANTARA FOTO / Akbar Tado/foc. ANTARA FOTO/AKBAR TADOSejumlah alat berat membersihkan puing reruntuhan bangunan kantor gubernur Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (20/1/2021). Memasuki hari keenam Pasca gempa bumi sebagian bangunan yang terdapak kerusakan berat kini mulai dibersihkan menggunakan alat berat. ANTARA FOTO / Akbar Tado/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kerugian negara dari adanya barang milik negara (BMN) yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mencapai Rp 494,28 miliar.

Kepala Kanwil DJKN Kemenkeu Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Ekka S Sukadana menyebutkan, kerugian senilai total Rp 494,28 miliar itu berasal dari 279 obyek meliputi 118 bangunan rumah negara dan 161 gedung bangunan kantor.

"Kami sudah keliling di antara Mamuju dan Majene. Dari data yang kami terima hari ini, dampak gempa lumayan juga,” kata Ekka dilansir dari Antara, Sabtu (23/1/2021).

Ekka memerinci, kerugian yang ditimbulkan dari gedung milik Kementerian Keuangan mencapai Rp 75 miliar, sedangkan gedung BPKP Mamuju mencapai Rp 23 miliar.

 

"Kantor BPKP Mamuju juga bangunannya rusak Rp 23 miliar hitung-hitungan kami. Pelayanan TVRI di sana sementara mencari tempat yang memungkinkan itu sekitar Rp 5 miliar kerugian,” ujar dia.

Baca juga: PLTU 2 X 25 MW Telah Beroperasi di Mamuju

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ekka menjelaskan, gempa bumi juga berdampak pada rusaknya berbagai infrastruktur senilai total Rp 405 miliar, yaitu terdiri atas 23 jembatan dan jalan Trans-Sulawesi sepanjang 20 kilometer.

Oleh sebab itu, Ekka menekankan pentingnya program asuransi BMN karena ketika terjadi kerusakan dapat langsung diperbaiki dan tidak perlu menunggu dua sampai tiga tahun.

"Betapa pentingnya asuransi ini. Ketika ada klaim pembangunan kembali dapat dilakukan segera. Tidak menunggu dua sampai tiga tahun,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Ferdinand Lengkong juga mengungkapkan banjir di Kalimantan Selatan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 35,4 miliar dari 11 satuan kerja.

"Sementara kami baru menyurati korwil satuan kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN," ujar dia.

Baca juga: Permudah Akses Informasi di Mamuju Pascagempa, Telkom Sediakan Internet Gratis dan Genset Mobile



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X