Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Susi Direvisi, Kapal Cantrang Kini Tak Lagi Dilarang

Kompas.com - 23/01/2021, 04:31 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi teranyar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 Tahun 2020, membolehkan kembali pengoperasian kapal cantrang asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan KKP.

"Pengaturan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, sekarang kami berikan relaksasi dengan pembatasan," kata Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dilansir dari Antara, Sabtu (22/1/2021).

Menurut dia, penggunaan kembali alat cantrang dengan sejumlah persyaratan agar ketentuan tentang panjang jaring, kantong, dan tali selambar sesuai dengan SNI.

Ia memaparkan sejumlah ketentuan persyaratan lainnya dalam operasionalisasi kembali cantrang adalah penggunaan square mesh window agar ikan berukuran kecil yang terjaring dapat lolos.

Baca juga: KKP Akan Diskusi dengan Nelayan Kepri Sebelum Kirim Kapal Cantrang ke Natuna

Persyaratannya antara lain memiliki desain Alat Penangkapan Ikan (API) berbentuk kerucut, menggunakan tali selambar yang panjang sebagai penarik jaring (biasanya terbuat dari lilitan kain pada tali).

Lalu selambar dilingkarkan pada perairan dan untuk memperoleh daerah sapuan yang luas digunakan tali selambar yang panjang, serta penarikan jaring menggunakan gardan atau mesin penggulung tali selambar.

Kemudian, penarikan dan pengangkatan cantrang dilakukan dari kapal dengan posisi kapal berhenti. Kapal berbobot 10-30 GT hanya boleh beroperasi di jarak 4-12 mil laut.

Sedangkan kapal di atas 30 GT hanya boleh beroperasi dalam jarak lebih dari 12 mil laut guna menghindari konflik horizontal antarnelayan.

Baca juga: Lewat Aturan Baru, KKP Kembali Izinkan Cantrang hingga Dogol Beroperasi


Kapal cantrang tersebut juga harus menerapkan mekanisme pengawasan melalui VMS dan logbook, serta bersedia ditempatkan observer on board dengan metode sampling.

KKP juga bakal memberlakukan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar untuk kapal yang menggunakan alat tangkap kurang ramah lingkungan.

Berdasarkan data KKP, saat ini terdapat sekitar 6.800 kapal yang menggunakan cantrang, sehingga diperkirakan ada ratusan ribu nelayan yang bergantung dengan menggunakan alat tangkap tersebut.

"Ada sebanyak 115.000 orang yang tercatat bergantung kepada hasil tangkapan (dengan menggunakan kapal cantrang)," kata dia.

Baca juga: KKP: Kalau Ada Kapal Cantrang Beroperasi di Bawah 12 Mil Laut Natuna, Itu Pasti Ilegal!

Ia menambahkan, nelayan kecil kerap menanggung biaya operasional untuk melaut bila mereka menyewa kapal cantrang kepada pemilik kapal.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyoroti inkonsistensi dan ketidakpastian dari aturan alat tangkap perikanan terkait regulasi yang membolehkan penggunaan alat tangkap trawl.

Moh Abdi Suhufan menyatakan sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat mengeluarkan aturan penting yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

Whats New
BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

Whats New
AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com