Manfaat Pupuk Bersubsidi Dipertanyakan, Ini Jawaban Mentan

Kompas.com - 26/01/2021, 10:37 WIB

"Jadi masih ada 57 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK pupuk bersubsidi," ungkap Sudin.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) per 21 Januari 2021, 57 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK, diantaranya berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Banten, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimanan Timur, NTB, NTT, Maluku, hingga Papua Barat.

Oleh sebab itu, ia meminta, Kementan dan PIHC bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat terobosan agar penyaluran pupuk bisa cepat dilakukan. Ini sekaligus menunjukan hambatan penyaluran bukan di tingkat Kementan ataupun PIHC.

"Ini harus menjadi perhatian, coba buat terobosan yang baik bagaimana menjadikan simple. Jangan nanti pupuknya belum ada, tapi petani salahkan menterinya dan PIHC, (padahal) pemda tidak responsif mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Kelangkaan, Pupuk Indonesia Siapkan 1,2 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

Alokasi Pupuk Bersubsidi di 2021 dan Kenaikan HET

Menengok pentingnya peran pupuk bersubsidi, Kementan pada tahun ini mengalokasikan sebanyak 9,1 juta ton dengan anggaran Rp 32,5 triliun. Ini dengan mempertimbangkan rata-rata penggunaan pupuk subsidi sepanjang 2014-2020.

Alokasi ini meningkat dari rencana awal yang sebanyak 7,2 juta ton dengan anggaran Rp 25,2 triliun. Alhasil peningkatan alokasi membuat terjadinya kekurangan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun untuk tahun ini.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah mengambil tiga langkah untuk bisa menambal kekurangan itu. Terdiri dari penurunan harga pokok produksi (HPP), perubahan komposisi pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium), serta menaikkan HET pupuk subsidi.

Upaya penurunan HPP pupuk subsidi dilakukan sebesar 5 persen yang menghasilkan efisiensi Rp 2,45 triliun. Kemudian lewat perubahan komposisi pupuk NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12 dapat menghemat Rp 2,27 triliun.

Serta dengan menaikkan HET pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea naik Rp 450 per kilogram, SP-36 naik Rp 400 per kilogram, serta ZA dan Organik naik Rp 300 per kilogram. Kenaikan HET membuat efisiensi Rp 2,57 triliun.

"Jadi untuk tutup kebutuhan pupuk di 2021, kekurangan anggaran itu bisa atasi dengan penurunan HPP, perubahan komposisi NPK, dan menaikan HET," kata Sarwo dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.