Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengelolaan ekosistem mangrove nasional terus dikawal oleh pemerintah. Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 hektar (Ha) yang akan dilaksanakan pada 9 provinsi mulai tahun ini hingga 2024.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, target rehabilitasi untuk tahun ini, diharapkan bisa mencapai 150.000 Ha. Hal ini dia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi internal terkait percepatan rehabilitasi mangrove secara virtual.

"Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 hektar dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Untuk kriteri yang diusulkan menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port / CSR perusahaan.

Luhut menambahkan, saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di tahun 2021 ialah sebesar 182.313 Ha. Mengacu pada data tersebut, dia meminta satu peta mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.

Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove 2021, 84 persen akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari Non-APBN.

Namun di tahun-tahun berikutnya alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan Non-APBN, melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.

Untuk melancarkan program rehabilitasi mangrove ini, diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja," katanya.

Selanjutnya, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project untuk carbon trading. Juga pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, program ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada climate change agenda.

"Berita gembiranya di climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus," ujar Siti dalam rakor tersebut.

Mengenai One Map Mangrove, KLHK telah menyelesaikan apa yang diminta oleh Luhut.

"Tadi ada arahan Pak Menko untuk One Map Mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja," tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Baca juga: Dilantik, Dirjen PRL KKP Diminta Jaga Ekosistem Laut dan Kawasan Mangrove