Misbahul Munir Jalani Uji Kelayakan Dewas BPJS Kesehatan, Ini yang Disoroti DPR

Kompas.com - 26/01/2021, 17:20 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Saleh Partaonan Daulay menyoroti beberapa hal saat Misbahul Munir menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon dewas BPJS Kesehatan periode 2021-2026 pada Selasa (26/1/2021). Salah satunya terkait kinerja.

Sebelumnya, Misbahul Munir menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan periode 2016-2021.

"Pak Misbahul ini kan orang lama (di BPJS Kesehatan) jadi pertanyaannya jangan yang biasa-biasa saja. Pertanyaannya harus yang luar biasa. Selama bapak menjadi Dewas BPJS Kesehatan sudah berapa nasehat yang bapak berikan dan sudah berapa yang berhasil?," ujar Saleh.

"Yang berhasil itu apa, yang membuat kami bangga sehingga BPJS Kesehatan itu lebih baik? Nanti tolong dibuktikan secara faktual bukan teoritis," sambungnya.

Baca juga: Rupiah Ditutup Melemah, Perpanjangan PSBB DKI Dinilai Jadi Penyebab

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Anggota Komisi IX Sri Meliyana mengenai kinerja Misbahul.

"Bagaimana bapak mengevaluasi kinerja dewas selama 5 tahun ini? Kira-kira kurang dan kelebihannya di mana?," kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menjawab pertanyaan tersebut, Misbahul menjelaskan saat awal menjadi Dewas BPJS Kesehatan, ia kerap menemui banyak kesulitan. Mulai dari tenaga pengawas yang minim hingga terbatasnya anggaran di dewan pengawas.

"Karena waktu awal kami masuk bertujuh, mengawasi seluruh Indonesia, kita memiliki tenaga ahli empat, administrasi tiga. Jadi, kita butuh sistem, butuh SDM, butuh anggaran itu kewenangannya ada di direksi. Jadi, ketika kita mengusulkan sesuatu, butuh dialog, perlu makan waktu. Sama seperti ketika kita mengusulkan segera agar pedoman tata kelola itu diperbaiki," papar dia.

Selain itu, Misbahul juga mengatakan sudah mengusulkan perbaikan pedoman tata kelola BPJS Kesehatan sejak dari dua tahun lalu lewat peraturan pesiden.

Namun kata dia, perbaikan pedoman tata kelola tersebut membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

"Dan alhamdulillah, akhir Desember (2020) perpres pedoman tata kelola itu sudah ditandatangani. Harapan saya ini bisa menjadi dasar perbaikan ke depan," ucap Misbahul.

Baca juga: Erick Thohir Berhentikan Dua Direksi PT KAI



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X