Soal Gugatan Tommy Soeharto ke Pemerintah, ATR/BPN: Ganti Rugi Dianggap Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan perkara gugatan yang dilayangkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terkait lahan dan bangunan di atas proyek pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Tol Desari).

Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, mulanya lahan dan bangunan tersebut berada dalam sengketa antara Tommy dengan pihak ketiga.

Sehingga kepemilikannya tidak jelas saat ganti rugi akan dibayarkan.

Baca juga: CMNP Mengaku Tak Tahu Menahu Proyek Tolnya Digugat Tommy Soeharto

Oleh sebab itu, ketika proyek pembangunan akan dijalankan, dilakukan konsinyasi, yaitu pemerintah menitipkan uang ganti rugi pada pengadilan.

"Jadi berbentuk konsinyiasi karena tanah dan rumah Pak Tommy berada dalam kasus saling klaim pada saat itu," ungkap Teuku kepada Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Setelah sengketa antara Tommy dan pihak ketiga berakhir, maka uang ganti rugi tersebut akan diberikan pada pihak yang memenangkan perkara.

Dalam sengketa itu, pihak Tommy yang memenangkannya.

Hanya saja, lanjut Teuku, kemungkinan Tommy merasa uang ganti rugi yang diberikan pemerintah tersebut kurang.

Baca juga: [POPULER MONEY] Proyek Tol Pemicu Gugatan Tommy Soeharto | Mulai 5 Februari, GeNose-19 Digunakan di Stasiun dan Terminal

Sehingga dilayangkan gugatan oleh Tommy kepada pemerintah.

"Pak Tommy yang berhak menerima konsinyiasi itu. Tapi mungkin merasa uang ganti rugi itu terlalu kecil," kata dia.

Meski demikian, Teuku mengatakan, pemerintah meyakini nilai ganti rugi yang dibayarkan tersebut sudah sesuai.

Sebab, dalam proses penetapan biaya ganti rugi dilakukan dengan tahap yang panjang.

Ia menjelaskan, pembebasan lahan untuk fasilitas umum dilakukan secara transparan dan profesional, di mana lahan masyarakat yang terkena pembangunan fasilitas umum akan diganti kerugiannya oleh pemerintah.

Baca juga: Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Sebelum ganti rugi itu dibayarkan, pemilik lahan akan diajak berembuk terlebih dahulu untuk menetapkan nilai ganti rugi.

Dalam hal ini, terdapat pula tim penilaian independen yang pada akhirnya akan menetapkan harga.