Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rilis Aturan Securuties Crowdfunding, OJK: Beri Kesempatan untuk UMKM

Kompas.com - 27/01/2021, 13:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan produk penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi atau lebih dikenal dengan Securities Crowd Funding (SCF).

Ketentuannya diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04 Tahun 2020.

Hal ini mengganti ketentuan sebelumnya, yakni POJK Nomor 37 Tahun 2017 tentang Equity Crowdfunding.

Baca juga: Soal Modal Inti Bank Rp 3 Triliun, OJK: Kalau Tidak Bisa, Undang Investor

"POJK yang baru ini mengatur mengenai kesempatan yang diberikan untuk UMKM. Dulu penyelenggaranya untuk PT saja. Sekarang penyelenggara bisa dalam bentuk hukum yang lain dalam bentuk CV dan koperasi," kata Kepala Pengawasan Pasar Modal 2B, Ona Retnesti dalam paparan daring, Rabu (27/1/2021).

Ona menuturkan, SCF ini merupakan pengembangan dari layanan urun dana equity crowdfunding.

Dia berharap, pengembangan dapat meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat sebagai alternatif sumber pendanaan, utamanya untuk milenial dan UMKM.

Tak hanya itu, OJK juga sudah menetapkan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) sebagai asosiasi yang menjaga ekosistem industri layanan urun dana tersebut.

"Tujuan hadirnya asosiasi ini untuk menciptakan iklim layanan urun dana yang sehat dengan merumuskan code of conduct dan melakukan pengawasan terhadap anggotanya," ujar Ona. 

Baca juga: PTUN Menangkan Bosowa Terkait Bukopin, OJK Naik Banding

Dalam aturan baru, efek yang ditawarkan bukan hanya efek bersifat ekuitas. Hal ini memungkinkan penyelenggara bisa menawarkan efek bersifat utang dan sukuk dengan nilai penawaran kurang dari Rp 10 miliar.

Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan lebih dari 1 penyelenggara.

Sementara EBUS dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui layanan urun dana sebelum penerbit memenuhi kewajibannya kepada pemodal.

Aturan baru juga memungkinkan adanya proses penawaran bertahap, layaknya penawaran umum berkelanjutan di emiten.

Namun, penawaran bertahap ini hanya berlaku bagi EBUS dengan batasan penggalangan dana tetap Rp 10 miliar per tahun.

Baca juga: OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Secara prosedur pun, rencana penawaran bertahap sudah ditetapkan sejak awal dan harus telah dimuat dalam perjanjian antara penerbit dengan penyelenggara.

"Perlu adanya penyampaian pemberitahuan paling lambat 5 hari kerja sebelum dimulainya penawaran bertahap," tutur Ona.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Whats New
Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Whats New
HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

Whats New
PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

Whats New
Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Whats New
Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Whats New
Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Pengusaha Harap Putusan MK soal Pilpres Dapat Ciptakan Iklim Investasi Stabil

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Akhir Sesi 23 April 2024

Whats New
Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Rupiah Diramal Bisa Kembali Menguat di Bawah Rp 16.000 Tahun Ini

Whats New
Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Bagaimana Prospek IPO di Indonesia Tahun Ini Usai Pemilu?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com