Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Kekurangan Dana Rp 60 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, keberlanjutan konstruksi Tol Trans-Sumatera terkendala karena kekurangan penyertaan modal negara (PMN).

Hedy mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi, dan ternyata terdapat defisit PMN yang belum dipenuhi sebesar Rp 60 triliun kepada Hutama Karya (HK) selaku kontraktor Tol Trans-Sumatera.

Ia khawatir, jika defisit PMN tersebut tidak segera dipenuhi, akan berdampak pada mandeknya konstruksi Tol Trans-Sumatera.

Hedy mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar defisit PMN bisa segera dicairkan ke HK. Opsi lainnya berupa pemberian dukungan konstruksi melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Baca juga: Luhut Harap Pembangunan Tol Trans Sumatera Rampung Awal 2024

Namun, kemungkinan pemberian dukungan konstruksi dari Ditjen Bina Marga kepada HK dapat terjadi dengan adanya revisi poin Keppres tentang penugasan Tol Trans-Sumatera kepada HK. Sebab, dalam Keppres penugasan tersebut, tidak tercantum pemberian dukungan konstruksi.

“Ini hanya untuk yang sedang berjalan, ini yang tidak berjalan PMN-nya kelihatannya HK sudah kerepotan sehingga muncul dukungan ide dukungan konstruksi yang tidak ada dalam Keppres sebenarnya. Jadi kalau ini masuk, terpaksa kita harus ubah Keppres terkait Trans-Sumatera karena tiba–tiba kita butuh dukungan dari Ditjen Bina Marga sebesar Rp 148 triliun hanya untuk Trans-Sumatera,” jelas Hedy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Bangun Tol Trans-Sumatera, Hutama Karya Baru Bebas dari Suntikan Dana di 2035

Lebih lanjut, Hedy mengatakan, terdapat tiga permasalahan terkait pembangunan jalan tol saat ini. Permasalahan tersebut yaitu defisit penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun kepada HK untuk pengerjaan Tol Trans-Sumatera. Kedua, pengadaan tanah.

Diperkirakan butuh dana sekitar Rp 52 triliun hingga tahun 2024 untuk pengadaan tanah. Namun, anggaran pengadaan yang ada tahun ini sebesar Rp 5,93 triliun. Ketiga, dukungan konstruksi yang mencapai sekitar Rp 171,8 triliun hingga 2024.

“Ini kami sedang mencari cara bagaimana kita bisa memobilisasi agar dua ini, bagaimana mencari uangnya dan bagaimana melaksanakannya dalam waktu tiga tahun ini,” kata Hedy.

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kementerian PUPR: Proyek jalan tol Trans Sumatera kekurangan PMN Rp 60 triliun