Beda dengan Trump, Biden Bakal Naikkan Pajak untuk Orang Tajir AS

Kompas.com - 28/01/2021, 07:52 WIB
Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pertamanya di Gedung Putih pada Rabu (20/1/2021). AP PHOTO/EVAN VUCCIPresiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pertamanya di Gedung Putih pada Rabu (20/1/2021).

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden dan pendahulunya, Donald Trump selalu bertentangan dalam banyak kebijakan, salah satunya soal kebijakan pajak di Negeri Paman Sam.

Sebagai Presiden baru, Biden tengah membongkar dan mengembalikan semua aspek yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pajak yang ditandatangani Donald Trump kala itu.

Aturan itu menjadi titik balik kebijakan pajak bagi orang-orang kaya. Jika Trump memotong pajak bagi para pebisnis dan orang tajir AS, Biden justru hendak menaikkannya.

Mengutip CNBC, Kamis (28/1/2021), Biden ingin menaikkan pajak orang-orang kaya, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan lebih dari 400.000 dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 5.6 miliar (kurs Rp 14.000/dollar AS).

Baca juga: Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Kekurangan Dana Rp 60 Triliun

Biden bakal meningkatkan pajak jaminan sosial, mencabut pemotongan tarif pajak penghasilan tertinggi, mengurangi nilai pengurangan pajak, serta meningkatkan pajak atas kekayaan yang diwariskan dan atas keuntungan modal.

Dalam kampanye di kontestasi pemilu, Biden pun sempat berjanji tidak menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah. Beberapa kebijakan seperti kredit pajak yang diperluas kemungkinan besar akan mengurangi pajak masyarakat menengah dan rendah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara keseluruhan, pemerintahan Biden bertujuan untuk membuat sistem perpajakan lebih progresif," kata Richard Winchester, seorang profesor hukum perpajakan di Seton Hall University.

Aturan pajak era Trump

Pemerintahan Trump memotong pajak dengan banyak cara. Di masa kepemimpinannya, tarif pajak perusahaan turun menjadi 21 persen dari 35 persen. Hal ini efek dari pemotongan pajak bagi para pebisnis.

Pajak orang-orang yang berpenghasilan 524.000 dollar per tahun turun dari 39,6 persen menjadi hanya 37 persen. Undang-undang tersebut memberikan potongan pajak sebanyak 20 persen kepada pemilik bisnis, seperti pemilik tunggal dan pemilik kemitraan.

Undang-undang juga membatasi beberapa pemotongan pajak untuk orang kaya, seperti pajak negara bagian atau pajak lokal. Pemotongan pajak bagi orang kaya yang sebelumnya tidak terbatas, sekarang dibatasi sampai 10.000 dollar AS.

Baca juga: IMF Ramalkan Ekonomi China 2021 Tumbuh 8,1 Persen

Halaman:


Sumber CNBC
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Sampai Agustus 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 550,6 Triliun

Whats New
Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Optimalkan Lahan Sekitar Stasiun, KAI Kembangkan Kawasan TOD

Whats New
Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Perluas Investasi ke Startup Indonesia, Capria Ventures Gandeng Perusahaan Investasi Milik Pandu Sjahrir

Rilis
Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Sebut Gernas BBI dan Penanganan Covid-19 Baik, Luhut: Itu karena Leadership Presiden yang Kuat

Whats New
Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Whats New
IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Dua Tahun Eksis, Ajaib Gandeng Lebih dari 1 Juta Investor Saham

Rilis
Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Saling Bantah Pejabat Kemendag Vs Kementan soal Stok Jagung

Whats New
Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Dana Simpanan Dijamin, LPS Minta Masyarakat Tak Khawatir Nabung di Bank Digital

Whats New
Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Gelar RUPSLB, Pemegang Saham Setujui Rencana Stock Split Saham BBCA

Whats New
Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Agustus 2021, Defisit APBN Tembus Rp 383,2 Triliun

Whats New
Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Pemerintah Batasi Pintu Masuk Kedatangan Internasional, Simak Lokasi dan Syaratnya

Whats New
Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Tren Penurunan Harga Bitcoin Dinilai Masih dalam Batas Wajar

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.