Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 28/01/2021, 16:57 WIB
Illustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan KOMPAS.com/NURWAHIDAHIllustrasi kartu BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Aditya, kajian ini dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tetap mempertahankan penghargaan good governance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya adalah projek pengelolaan mutasi, rotasi serta memberi kesempatan bagi talenta-talenta yang ada di daerah untuk berkarir di BPJS Ketenagakerjaan, melalui program rekrutmen local hiring.

"Karena masyarakat di Indonesia timur lebih nyaman dilayani oleh talenta dari daerahnya. Orang NTB suka dilayani oleh orang NTB. Orang Papua dilayani oleh Orang Papua. Oleh karena itu, saya menyarankan local hiring menjadi solusi. Atas hal ini semua guna mendorong governance, fairness, dan sesuai dengan iman etika BP Jamsostek," tegas Aditya.

Baca juga: Calon Petahana Dewas BPJS Kesehatan Sebut Kolaborasi dengan Badan Amal dan Zakat Bisa Jadi Solusi Atasi Defisit

Secara terpisah, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja membantah adanya nepotisme dalam promosi jabatan.

"Proses mutasi promosi di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memperhatikan persyaratan jabatan diantaranya kinerja, kompetensi, catatan kedinasan, prestasi dan pengalaman jabatan, bahkan untuk level 1 dilakukan melalui mekanisme fit and proper test," ujar Utoh.

Utoh menambahkan, pengelolaan human capital di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara profesional. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun membeberkan penghargaan yang diraih BPJS Ketenagakerjaan, baik nasional maupun internasional, dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, seperti Indonesia Human Capital Award 2016-2020, The Best Human Capital for Government Insurance Company, hingga The Best Human Capital Director Of The Year 2020.

"Employee engagement index BPJAMSOSTEK sejak tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat tinggi di atas 80 persen dan tahun 2019 mencapai 88 persen," kata Utoh.

Baca juga: [HOAKS] Link Pendaftaran Bansos Rp 3,5 juta dari BPJS Kesehatan

Utoh mengatakan, indeks tersebut dibarengi dengan rendahnya angka pegawai yang keluar dari BPJS Ketenagakerjaan, yakni di bawah 2 persen.

Selain itu, pihaknya juga kerap melakukan studi banding dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan SDM,

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
WORK SMART
Tim Virtual
Tim Virtual
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.