Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Pihak Benny Sujono soal Penghapusan Merek Geprek Bensu

Kompas.com - 29/01/2021, 16:55 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono, Eddy Kusumah kembali buka suara terkait penghapusan merek Geprek Bensu oleh Menteri Hukum dan HAM.

Penghapusan merek Geprek Bensu terjadi setelah tiga bulan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa merek tersebut menjadi hak milik Benny Sujono.

"Konflik merek atau HKI ini sebenarnya sudah selesai. Karena sudah ada keputusan dari Pengadilan Niaga hingga keputusan Mahkamah Agung (MA). Menyatakan bahwa Ayam Geprek Bensu terdaftar atas nama PT Ayam Geprek Bensu pada pihak yang pertama dan sah memakai nama merek ini," ujarnya dalam Bedah Kasus HKI secara virtual, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: PT DI Kirim Helikopter Super Puma ke TNI AU

"Namun, tiga bulan setelah keputusan muncul masalah baru yang luar biasa dan tidak pernah terjadi. Bahwa suatu keputusan yang tetap, tidak bisa dihapus oleh siapapun juga karena negara kita adalah negara hukum. Di mana Direktorat Jenderal Hukum pula yang melakukan penghapusan nama merek Ayam Geprek Bensu yang memiliki kekuatan hukum tetap," sambung Eddy.

Menurut dia, keputusan tersebut telah menciderai hukum dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Sebab kata dia, sebelum keputusan MA, sengketa merek tersebut sudah berjalan panjang.

"Seenak-enaknya karena kekuasaan menghapus merek yang telah berkekuatan hukum tetap dan ini yang terjadi. Ini surat penghapusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM. Proses tiga tahun sengketa habis karena satu lembar ini, dan ini yang terjadi," ucapnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, HKI atau merek bisa dihapus. Hal ini diatur di dalam Pasal 72 Ayat 1 hingga Ayat 9 dengan syarat atas permintaan sendiri atau prakarsa menteri.

Baca juga: Waspada Barang Palsu, Simak Ciri-ciri Materai Baru 10.000

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com