Izin Pinjam Pakai Hutan Paling Banyak Dikeluarkan di Era SBY

Kompas.com - 31/01/2021, 12:10 WIB
Gambar wilayah hutan Kalimantan versi LAPAN LAPANGambar wilayah hutan Kalimantan versi LAPAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal.

Baca juga: Ini 7 Orang Terkaya Indonesia dari Bisnis Kayu

Sementara Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

Mengutip data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK periode tahun 1984-2020 yang dirilis akun Instagram resminya seperti dikutip pada Minggu (31/1/2021), baik IPPKH maupun pelepasan hutan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

IPPKH

Di era Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 sampai tahun 1998, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yakni seluas 66.251 hektare (ha). Rinciannya 53.010 ha untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 ha.

Kemudian di tahun 1998-1999 atau era Presiden BJ Habibie, jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 ha dengan rincian 21.196 ha untuk kebutuhan tambang dan 930 ha untuk non-tambang.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Penguasa Perkebunan Kelapa Sawit di Kalsel

Di era Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah adalah yakni seluas 33.539 ha yang meliputi 32.110 ha sebagai peruntukan tambang 1.429 ha sebagai area non-tambang.

Saat Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun yakni seluas 13.701 ha dengan rincian 1.473 ha sebagai area tambang dan 12.228 ha sebagai area non-tambang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

Whats New
Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Whats New
Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Whats New
Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Whats New
Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Whats New
Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.