KKP Kaji Pelegalan dan Pelarangan Alat Tangkap Ikan, Ini Jenis-jenisnya

Selanjutnya, pukat hela pertengahan berpapan, pukat hela pertengahan dua kapal, perangkap ikan peloncat, dan muro ami.

3. Alat tangkap yang pengaturannya diubah

Beberapa alat tangkap dengan perubahan pengaturan, antara lain pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, jaring insang tetap, payang, huhate, huhate mekanis, dan rawai tuna.

Untuk pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal misalnya, ada perubahan batasan minimal mesh size kantong dari sebelumnya 2 inci menjadi 3 inci. ABPI rumpon dan lampu pun tidak boleh dioperasikan secara bersamaan. Untuk kapal di atas 30 GT dengan alat tangkap ini, boleh menangkap ikan di laut lepas.

Sementara untuk pukat cincin teri dengan satu kapal, diatur karena alat penangkap ikan ini sebelumnya belum ada pengaturan. Adapun saat ini, pukat cincin teri sudah banyak ditemukan di Pantura Jawa sehingga diperlukan pengaturan.

Baca juga: Aturan Terbaru KAI: Sudah Pakai GeNose, Tak Perlu Lagi Tes PCR/Antigen

Sedangkan untuk pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, hanya boleh beroperasi di jalur III dengan jarak lebih dari 12 mil laut dan laut lepas.

Alat tangkap ini boleh dioperasikan di WPP 572, WPP 573, WPP 716, WPP 717, WPP 718, dan laut lepas. Ada penambahan pengoperasian di WPP 573 dengan alasan untuk mengakomodir Nelayan Sierek di Area Bali dan Banyuwangi.

Tanggapan Menteri Trenggono

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu, Trenggono menegaskan Permen 59/2020 sementara di-hold sehingga dia belum memberikan izin operasi kepada kapal bercantrang.

"Terhadap cantrang di Permen (Nomor) 59 saya sudah cek, sampai hari ini KKP belum pernah mengizinkan cantrang," kata Trenggono.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga mengungkap, Permen nomor 59 Tahun 2020 yang membahas legalisasi cantrang itu memang tidak pernah dibahas dengan Komisi IV. Dia pun menilai eselon I KKP seolah tidak membutuhkan mitra kerja.

Padahal dalam kenyataannya, masih ada konflik sosial daerah operasi penangkapan ikan di WPP oleh kapal di bawah 30 GT dengan di atas 30 GT yang menggunakan cantrang.

Untuk itu dia meminta Menteri Trenggono memutuskan kebijakan soal cantrang secara lebih arif.

"Permen 59 ini tidak dibahas (dengan kami), eselon I tidak butuh kami. Komisi IV memberi saran kepada KKP untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, arif, bijaksana, serta utamakan norma dan kearifan lokal," pungkas Sudin.