[POPULER MONEY] BLT Subsidi Gaji 2021 | Uji Coba Vaksin Merah Putih

Kompas.com - 01/02/2021, 06:00 WIB
Ilustrasi Shutterstock/Pepsco StudioIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menuturkan bahwa hingga saat ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji belum ada alokasinya di APBN 2021.

Terkait hal itu, Menaker menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan anggaran negara.

Berita mengenai kemungkinan BLT subsidi gaji 2021 menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Minggu (31/1/2021). Sementara itu berita lain yang juga masuk terpopuler adalah soal izin pinjam pakai hutan dan tips agar bisnis dilirik konsumen.

Berikut daftar berita terpopuler selengkapnya: 

1. BLT Bantuan Subsidi Gaji Cair Tahun Ini? Simak Penjelasan Menaker

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran negara.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Ida saat kunjungan kerja di Medan seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/1/2021).

Beberapa waktu lalu, Ida Fauziyah juga menyampaikan belum bisa memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji pada tahun ini akan berlanjut. Hal ini dia sampaikan kepada jajaran Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi program beberapa hari sebelumnya. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Izin Pinjam Pakai Hutan Paling Banyak Dikeluarkan di Era SBY

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Data yang dirilis adalah data IPPKH dan Pelepasan Kawasan Hutan sejak tahun 1985 hingga tahun 2020 atau sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Selengkapnya silakan dibaca di sini.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X