Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa untuk Distributor Besar, Bukan Pengecer dan Konsumen

Kompas.com - 01/02/2021, 09:36 WIB
Kartu perdana yang dijual di sebuah minimarket Sydney, Australia. Kompas.com/Silvita AgmasariKartu perdana yang dijual di sebuah minimarket Sydney, Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan skema baru pemungutan pajak pulsa dan token listrik menuai polemik. Aturan baru ini diklaim menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, masyarakat seharusnya tak perlu kaget ataupun risau dengan pemberlakukan aturan baru pungutan PPN dan PPh.

Aturan pungutan pajak sudah keluar sejak era Presiden Soeharto. Artinya, tak ada pajak baru yang dipungut dari masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

“PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucer pulsa dan pulsa elektrik, sudah terutang PPN sejak UU 8/1983, atau setidaknya dikenai pajak sejak PP 28/1988, yang mengatur secara spesifik tentang PPN Jasa Telekomunikasi,” ujar Yustinus seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, seperti dikutip pada Senin (1/2/2021).

“Jadi mestinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa memang sudah lama terutang dan tak berubah, pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” kata dia lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dirinya menegaskan, pengaturan pungutan pajak PPN dan PPh teranyar tersebut hanya berlaku bagi distributor besar. Bukan untuk menyasar pedagang pulsa atau token ritel dan konsumen.

“Pemungutan disederhanakan hanya sampai distributor besar, sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa. Enak kan?” ujar Yustinus.

Baca juga: DJP: Aturan Pajak Disimplifikasi, Tak Ada Pengaruh ke Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik

Lanjut Yustinus, dengan skema pungutan baru, justru akan lebih disederhanakan dan memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Ini karena pulsa atau token tak lagi hanya berbentuk fisik, namun saat ini juga berupa elektronik.

“PPh 0,5 persen ini ilustrasinya Rp 500 perak dari voucer pulsa Rp 100 ribu. Ini dipungut, tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun, ibarat cicilan pajak,” kata Yustinus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.