Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa untuk Distributor Besar, Bukan Pengecer dan Konsumen

Kompas.com - 01/02/2021, 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan skema baru pemungutan pajak pulsa dan token listrik menuai polemik. Aturan baru ini diklaim menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, masyarakat seharusnya tak perlu kaget ataupun risau dengan pemberlakukan aturan baru pungutan PPN dan PPh.

Aturan pungutan pajak sudah keluar sejak era Presiden Soeharto. Artinya, tak ada pajak baru yang dipungut dari masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

“PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucer pulsa dan pulsa elektrik, sudah terutang PPN sejak UU 8/1983, atau setidaknya dikenai pajak sejak PP 28/1988, yang mengatur secara spesifik tentang PPN Jasa Telekomunikasi,” ujar Yustinus seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, seperti dikutip pada Senin (1/2/2021).

“Jadi mestinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa memang sudah lama terutang dan tak berubah, pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” kata dia lagi.

Dirinya menegaskan, pengaturan pungutan pajak PPN dan PPh teranyar tersebut hanya berlaku bagi distributor besar. Bukan untuk menyasar pedagang pulsa atau token ritel dan konsumen.

“Pemungutan disederhanakan hanya sampai distributor besar, sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa. Enak kan?” ujar Yustinus.

Baca juga: DJP: Aturan Pajak Disimplifikasi, Tak Ada Pengaruh ke Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik

Lanjut Yustinus, dengan skema pungutan baru, justru akan lebih disederhanakan dan memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Ini karena pulsa atau token tak lagi hanya berbentuk fisik, namun saat ini juga berupa elektronik.

“PPh 0,5 persen ini ilustrasinya Rp 500 perak dari voucer pulsa Rp 100 ribu. Ini dipungut, tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun, ibarat cicilan pajak,” kata Yustinus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Harga Pangan Naik, Badan Pangan Nasional Bakal Terbitkan Harga Acuan untuk Konsumen dan Produsen

Whats New
Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Jelang Pemilu 2024, Pasar IPO Dalam Negeri Diperkirakan Akan Ramai

Whats New
Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, 'Rally' IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Kinerja Emiten Melebihi Ekspektasi Pasar, "Rally" IHSG Hari Ini Berpotensi Berlanjut

Whats New
Bos Blue Bird 'Senang' Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Bos Blue Bird "Senang" Tarif Ojek Online Naik Mendekati Tarif Taksi

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Harga Minyak Mentah Dunia Turun, Setelah Ukraina Tutup Pipa Pasokan ke Eropa

Whats New
Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Manulife Aset Manajemen Proyeksi IHSG Tembus 7.600 hingga Akhir 2022

Whats New
Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata 'Kebal' Pandemi

Kisah Sukses Yudhi, Bangun Bisnis Gula Semut dari Nol, yang Ternyata "Kebal" Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

[POPULER MONEY] Tarif Ojek Online Naik | Harga Mi Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Antarbank di ATM

Spend Smart
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline dengan Mudah

Spend Smart
Mundur Terus, Kapan Pajak Karbon Diterapkan Sri Mulyani?

Mundur Terus, Kapan Pajak Karbon Diterapkan Sri Mulyani?

Whats New
Intip Gaji Jenderal Polisi dan Segudang Tunjangannya

Intip Gaji Jenderal Polisi dan Segudang Tunjangannya

Whats New
Jokowi Kaget Lihat Progres Proyek Terminal Kijing

Jokowi Kaget Lihat Progres Proyek Terminal Kijing

Whats New
Kenalkan OSS, Bahlil Dorong Pelajar Jadi Pengusaha Muda

Kenalkan OSS, Bahlil Dorong Pelajar Jadi Pengusaha Muda

Whats New
Diproduksi di RI, Mobil Listrik Wuling Air EV Bakal Jadi Kendaraan Resmi KTT G20 Bali

Diproduksi di RI, Mobil Listrik Wuling Air EV Bakal Jadi Kendaraan Resmi KTT G20 Bali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.