Berlaku Hari Ini, Pajak Pulsa untuk Distributor Besar, Bukan Pengecer dan Konsumen

Kompas.com - 01/02/2021, 09:36 WIB
Kartu perdana yang dijual di sebuah minimarket Sydney, Australia. Kompas.com/Silvita AgmasariKartu perdana yang dijual di sebuah minimarket Sydney, Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan skema baru pemungutan pajak pulsa dan token listrik menuai polemik. Aturan baru ini diklaim menjadi kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan, masyarakat seharusnya tak perlu kaget ataupun risau dengan pemberlakukan aturan baru pungutan PPN dan PPh.

Aturan pungutan pajak sudah keluar sejak era Presiden Soeharto. Artinya, tak ada pajak baru yang dipungut dari masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Lengkap Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

“PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucer pulsa dan pulsa elektrik, sudah terutang PPN sejak UU 8/1983, atau setidaknya dikenai pajak sejak PP 28/1988, yang mengatur secara spesifik tentang PPN Jasa Telekomunikasi,” ujar Yustinus seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, seperti dikutip pada Senin (1/2/2021).

“Jadi mestinya kebijakan ini disambut baik. PPN atas pulsa memang sudah lama terutang dan tak berubah, pedagang dipermudah, konsumen tidak dibebani pajak tambahan,” kata dia lagi.

Dirinya menegaskan, pengaturan pungutan pajak PPN dan PPh teranyar tersebut hanya berlaku bagi distributor besar. Bukan untuk menyasar pedagang pulsa atau token ritel dan konsumen.

“Pemungutan disederhanakan hanya sampai distributor besar, sehingga meringankan distributor biasa dan para pengecer pulsa. Enak kan?” ujar Yustinus.

Baca juga: DJP: Aturan Pajak Disimplifikasi, Tak Ada Pengaruh ke Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik

Lanjut Yustinus, dengan skema pungutan baru, justru akan lebih disederhanakan dan memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Ini karena pulsa atau token tak lagi hanya berbentuk fisik, namun saat ini juga berupa elektronik.

“PPh 0,5 persen ini ilustrasinya Rp 500 perak dari voucer pulsa Rp 100 ribu. Ini dipungut, tapi bisa dijadikan pengurang pajak di akhir tahun, ibarat cicilan pajak,” kata Yustinus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Whats New
Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X