Sri Mulyani Beri Insentif Pajak Untuk Gaet Mitra Investasi LPI

Kompas.com - 01/02/2021, 15:48 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif kepada investor asing yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Insentif tersebut dalam bentuk tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 atas dividen yang diterima oleh mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN) sebesar 7,5 persen.

Sri Mulyani mengatakan, selama ini dividen atas investasi SPLN dikenakan tarif 20 persen, atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Baca juga: Jadi Pintu Gerbang Untuk Tarik Investasi ke RI, Apa Itu LPI?

"Tujuannya memang memberikan insentif sehingga para investor ini tertarik untuk menjadi mitranya LPI," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).

Sri Mulyani menjabarkan, dari 71 perjanjian P3B yang dimiliki Indonesia dengan yurisdiksi lain untuk mengatur dividen, rata-rata besaran tarifnya adalah 10 persen.

Tarif pajak dividen sebesar 10 persen tersebut berlaku pada investor dari 51 negara. Sedangkan lainnya, ada yang bertarif 12 persen, 12,5 persen, dan 15 persen. Meski demikian, ada tiga negara yang tarif pajak devidennya 5 persen bahkan ada yang sebesar 0 persen di satu negara.

Sri Mulyani berharap kebijakan tarif pajak dividen yang rendah tersebut mampu menarik investor menanamkan modalnya di LPI.

Tak berhenti di situ, bila SPLN tersebut memilih kembali menginvestasikan kembali dividen yang mereka miliki di dalam negeri, pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tengah digarap pemerintah mengatur dividen itu bukan sebagai objek pajak.

Baca juga: Menko Airlangga: Bakal Ada 2 Jenis Fund di LPI

Adapun jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, berarti akan dipotong PPh sebesar 7,5 persen.

"Kalau kemudian mereka dapat deviden, struktur dari RPP ini juga memberikan insentif agar dana dari keuntungan tersebut tidak dibawa keluar namun diinvestasikan kembali ke Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Selain soal PPh Pasal 26 atas dividen, RPP tentang Perlakuan Perpajakan LPI juga menyiapkan berbagai insentif lain.

Misalnya soal transaksi bunga pinjaman dari kuasa kelola SPLN yang saat ini wajib dipotong PPh Pasal 23 dan tidak dapat dikreditkan, RPP mengatur transaksi tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 dan hanya wajib dilaporkan LPI dalam SPT tahunan PPh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Cara Mengaktifkan ShopeePay dengan Mudah, Bisa Langsung Dipakai

Spend Smart
Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Waskita Karya Gandeng Danareksa, Tawarkan 5 Aset Properti ke Investor

Whats New
 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

Whats New
Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Whats New
Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Whats New
Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.