Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Perlakuan Perpajakan yang Dirancang Pemerintah Untuk Lembaga Pengelola Investasi

Kompas.com - 01/02/2021, 17:12 WIB
Mutia Fauzia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

"Nah untuk LPI tidak dilakukan pemotongan Pasal 23 namun tetap dilaporkan dalam SPT tahunan PPh-nya. Jadi sebetulnya kalau non LPI dia langsung melakukan pemotongan 15 persen namun saat pelaporan SPT dapat dikreditkan. Kalau LPI tidak perlu memotong 15 persen namun saat SPT tetap pelaporan jadi kalau perlu ada objek pajaknya penerimaan tetap dilakukan." lanjut dia.

Baca juga: Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

3. Transaksi Dividen

Sri Mulyani menjelaskan, traksaksi ketiga terkait dengan dividen yang diterima mitra investasi.

Mitra investasi yang dimaksud yakni subyek pajak luar negeri dengan dana yang dikuasa kelolakan.

Dividen yang didapatkan oleh mitra investasi tersebut merupakan obyek pajak dividen terutama yang dibayarkan ke luar negeri.

Selama ini, perlakuan pajak yang diberikan yakni dengan UU PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20 persen.

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Urgensi Pembentukan LPI kepada DPR

"Atau kalau subyek pajak luar negerinya berasal dari ddaerah yang memiliki perjanjian untuk penghindaran pajak berganda (P3B), maka mereka mengikuti tarid pajak P3B," kata Sri Mulyani.

"Aturan selama ini PPH pasal 26 dengan tarif 20 persen atau entitas subyek pajak luar negeri membayar sesuai dengan perjanjian PP3B. Dalam LPI akan diberlakukan beda. Yakni bila dividen dibayarkan pada investor luar negeri dan keluar dari Indonesia, maka dia kena potongan PPh 7,5 persen," jelas Sri Mulyani.

4. Transaksi Exit

Sri Mulyani menjelaskan, apabila LPI keluar dari investasi atau likuidasi usaha yang dimilikinya, maka hasil dari likuidasi atau exit ini dananya dibagikan kepada LPI atau subyek pajak luar negeri yang menjadi partnernya.

Penghasilan mitra investasi yang merupakan subyek pajak luar negeri atas selisih lebih dari nilai likuidiasi dengan nilai investasi awal adalah obyek pajak dividen.

Bila dividen tersebut dibayarkan ke luar negeri, karena mitra investasi tersebut berasal dari luar negeri, mereka bayar PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen atau ikuti tarif P3B.

Baca juga: Setelah Divaksin, Jokowi Langsung Bahas LPI dengan Sri Mulyani dan Erick Thohir

Namun, bila dana yang diperoleh subyek pajak diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dia tidak lagi menjadi obyek pajak.

Sri Mulyani mengatakan, dengan demikian diharapkan mitra investasi tidak membawa keluar keuntungan yang diperoleh namun menanamkan kembali di Indonesia.

"Namun kalau SPLN-nya (Subjek Pajak Luar Negeri) tadi tetap akan mengambil dananya dan bawa keluar keuntungannya maka dia kan bayar PPh 7,5 persen," ujar dia.

Pertimbangan besaran nilai PPh 7,5 persen diambil dengan pertimbangan rata-rata besaran pajak yang berlaku di dalam 71 P3B yang dmiliki Indonesia untuk atur bunga dan dividen.

Sri Mulyani menjelaskan dari 71 P3B tersebut mayoritas besaran pajak sebesar 10 persen, adapula tarif pajak bunga dan dividennya sebesar 12 persen, 12,5 persen dan 15 persen.

"Nah dalam tarif LPI 7,5 persen, tujuannya memberikan insentif sehinga para investor tertarik menjadi mintra LPI karena mereka akan dapat treatment bunga dan dividen sedikit di bawa rara-rata P3B 10 persen ini tujuanya mereka tertarik dan bawa masuk dananya dan berpartner dengan LPI. Kalau dapat dividen RPP ini berikan insentif agar dan ini tidak dibawa keluar dan diinvestasikan kembali di indonesia," ujar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com