Menaker: 4 RPP UU Cipta Kerja Sudah Diserahkan ke Kemenko Perekonomian

Kompas.com - 01/02/2021, 18:31 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah merampungkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun keempat RPP tersebut antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, RPP tentang Pengupahan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya kami serahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Nilai Tukar Petani Naik Tipis di Januari, Mentan: Kesejahteraan Petani Jadi Agenda Utama

Tahapan berikutnya, lanjut Ida adalah merapikan rancangan peraturan pemerintah tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.

"Setelahnya kita akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Menaker yakin bisa menyelesaikan keempat rancangan peraturan pemerintah klaster ketenagakerjaan sebagai turunan aturan Cipta Kerja, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

RPP turunan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung seluruhnya pada awal Februari 2021.

Adapun pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama Tim Tripartit, yang berasal dari unsur serikat buruh atau serikat pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

Baca juga: Terganjal Kebijakan Larangan WNA ke Indonesia, Tim Tesla Batal ke Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X