Menaker: 4 RPP UU Cipta Kerja Sudah Diserahkan ke Kemenko Perekonomian

Kompas.com - 01/02/2021, 18:31 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah merampungkan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pendukung implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun keempat RPP tersebut antara lain RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, RPP tentang Pengupahan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"RPP klaster Ketenagakerjaan sudah seluruhnya kami serahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama kementerian/lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Nilai Tukar Petani Naik Tipis di Januari, Mentan: Kesejahteraan Petani Jadi Agenda Utama

Tahapan berikutnya, lanjut Ida adalah merapikan rancangan peraturan pemerintah tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga rujukan.

"Setelahnya kita akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses penetapan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Menaker yakin bisa menyelesaikan keempat rancangan peraturan pemerintah klaster ketenagakerjaan sebagai turunan aturan Cipta Kerja, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

RPP turunan UU Cipta Kerja ditargetkan rampung seluruhnya pada awal Februari 2021.

Adapun pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan telah dibahas bersama Tim Tripartit, yang berasal dari unsur serikat buruh atau serikat pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

Baca juga: Terganjal Kebijakan Larangan WNA ke Indonesia, Tim Tesla Batal ke Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.