3 Strategi BI Dukung Pembiayaan Dunia Usaha di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memiliki tiga strategi di bidang moneter dan makroprudensial yang mendukung peningkatan pembiayaan dunia usaha pada tahun 2021.

Adapun pembiayaan dunia usaha ini menjadi bagian dari paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Di sektor moneter, BI akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter seperti stabilisasi nilai tukar rupiah, menjaga tingkat suku bunga rendah, dan menetapkan likuiditas longgar.

Baca juga: Sampai Kapan BI Pertahankan Suku Bunga Rendah?

"Stabilitas nilai tukar rupiah sesuai mekanisme dan fundamental pasar terus menjadi perhatian utama BI, suku bunga rendah, dan likuiditas longgar akan terus dipertahankan sampai dengan terdapat tanda-tanda tekanan inflasi," kata Perry dalam konferensi virtual KSSK, Senin (1/2/2021).

Perry menuturkan, pihaknya bersama otoritas fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melanjutkan kesepakatan SKB dengan tanggal 16 April 2020.

SKB tersebut mengatur tentang skema dan mekanisme koordinasi pembelian SUN atau SBSN di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, bank sentral juga mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain berupa cross currency swab (CCS) dan interest rate swab (IRS).

Baca juga: Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang.

"Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas, BI juga terus mengoptimalkan transaksi valuta asing melalui skema local currency swab/LCS," ungkap Perry.

Sementara dari sisi makroprudensial, BI akan mendorong bank meningkatkan pembiayaan inklusif, yaitu kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok subsistem melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).