Menaker Bantah Tak Libatkan Serikat Buruh Saat Bahas RPP Klaster Ketenagakerjaan

Kompas.com - 01/02/2021, 21:15 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan secara virtual di Jakarta, Senin (4/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan secara virtual di Jakarta, Senin (4/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantahtak melibatkan unsur buruh atau pekerja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan.

Hal ini menanggapi terkait KSPI, KSPSI AGN, serta serikat buruh lainnya yang mengaku tidak pernah terlibat dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Terkait keterlibatan teman-teman pekerja/buruh, semenjak membahas RUU Cipta Kerja kami selalu komitmen membahas bersama Tripartit yang disitu ada serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sendiri. Setelah UU Cipta Kerja selesai, kami memfasilitasi kembali agar RPP turunannya dibahas dalam forum Tripartit," kata Ida kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Jadi tidak betul kalau dianggap pemerintah tidak melibatkan pekerja/buruh," sambung dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa KSPSI AGN serta serikat buruh lainnya tidak pernah terlibat dalam pembahasan RPP tentang cipta kerja.

"Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian secara bersamaan juga terlibat di dalam pembahasan RPP," kata Said melalui keterangan tertulis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal lainnya yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP, lanjut dia, karena saat ini KSPSI AGN dan KSPI sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenakerjaan.

"Patut diduga, Menteri Ketenagakerjaan dan menteri terkait lainnya sedang melakukan pekerjaan yang sia-sia dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujar Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.