Nasib Kilang Minyak Pertamina di Tengah Gerusan Tren Mobil Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) berencana untuk mengkonversi sebagian kapasitas kilang minyak yang dimilikinya untuk bisa memproduksi petrokimia untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) seperti mobil listrik.

CEO Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) Pertamina Heru Setiawan mengatakan, hal itu dilakukan agar aset yang dimiliki BUMN itu bisa tetap digunakan meski ada inisiatif pengembangan kendaraan listrik.

"Kita sadari demand BBM akan turun. Oleh karena itu, untuk di sisi kilang, kilang nanti akan berkonversi selain menyediakan BBM untuk masyarakat, juga dikonversikan sebagian kapasitasnya itu menjadi petrokimia, yang nanti berhubungan juga dengan EV," kata Heru dilansir dari Antara, Selasa (2/2/2021).

Heru menjelaskan penambahan kapasitas untuk produksi petrokimia akan ditingkatkan sebagai bahan baku plastik yang akan menggantikan plat baja yang ada di kendaraan berbahan bakar fosil.

Baca juga: Wamen BUMN Cemaskan Rencana Pembangunan Kilang Minyak, Ini Faktanya

"Karena sebagian besar kendaraan listrik itu, dalam rangka kompensasi beratnya baterai, itu (perlu) mengganti plat baja jadi plastik. Oleh karena itu, ke depannya kilang kami akan kami konversikan untuk memproduksi petrokimia sebagai bahan baku untuk EV maupun baterainya," kata Heru.

Khusus untuk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Heru menjelaskan Pertamina telah berkoordinasi dengan PLN yang juga membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Nanti akan di-combine (SPBU) dengan SPKLU," terang Heru.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia akan melibatkan konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH) yang terdiri atas empat BUMN, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Baca juga: Masih Ingat Janji Jokowi Bangun 5 Kilang Minyak?

MIND ID sebagai holding industri pertambangan bersama Antam berperan untuk menyediakan bijih nikel sebagai bahan baku baterai hingga diolah menjadi bahan antara berupa prekursor dan katoda.

Pertamina akan berperan untuk memanufaktur produk hilir meliputi pembuatan sel baterai, battery pack, serta Energy Storage System (ESS). Sementara PLN, akan berperan untuk pembuatan baterai sel, penyediaan infrastruktur SPKLU, pengisian daya kendaraan listrik dan integrator Energy Management System (EMS).

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, beberapa kali melontarkan kekhawatiran terkait rencana pembangunan kilang minyak oleh Pertamina.

Pasalnya, biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang ini sangat besar sekitar Rp 800 triliun dalam waktu 7 tahun.

Baca juga: Kekhawatiran Wamen BUMN soal Rencana Pertamina Bangun Kilang Minyak Rp 800 Triliun

Budi khawatir pembangunan kilang ini akan sia-sia nantinya, sebab sembari pembangunan kilang dilakukan, transformasi penggunaan bahan bakar kendaraan terus bergerak. Akan terjadi peralihan dari kendaraan yang berbahan bakar minyak ke listrik.

"Saya tanya apa kamu (Pertamina) yakin selama depresiasi dari Rp 700 - 800 triliun ini belum selesai dilakukan, tidak ada perubahan sistem energi dari pakai bensin jadi pakai listrik?," tutur Budi yang kini menjabat sebagai Menteri Kesehatan itu.

Menurut Mantan Direktur Utama PT Inalum itu perkembangan zaman terus terjadi dan mendorong adanya transformasi pola kebiasaan masyarakat.

"Di tahun 1700-1800 ada saatnya sistem di energi dunia semula hanya dibakar untuk matang, dengan penemuan bisa membuat energi jadi jalan," kata Budi.

Baca juga: Pembebasan Lahan Proyek Kilang Minyak Pertamina-Rosneft Hampir Rampung

Tren transformasi energi BBM ke listrik juga sudah ramai terjadi di dunia. Hal ini akibat pentingnya isu lingkungan sehingga menuntut adanya kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Oleh karenanya, pria yang juga sempat menjabat Direktur Utama Bank Mandiri itu meminta Pertamina untuk melakukan perhitungan kembali terkait rencana pembangunan kilang tersebut.

"Jadi kalau itu (pembangunan kilang) belum terjadi, akibatnya adalah investasi Rp 700 triliun itu menjadikan produk yang tidak akan dipakai oleh ratusan rakyat Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Daftar 7 BUMN Terbesar di Indonesia dari Sisi Aset, Siapa Juaranya?