RS Pelni Sediakan Layanan Vaksin Mandiri Berbayar, Benar atau Hoaks?

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Bina Medika IHC mengklarifikasi atas beredarnya informasi yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19 yang dikaitkan dengan Rumah Sakit Pelni.

Manajemen Pertamina Bina Medika IHC selaku holding RS BUMN yang menaungi RS Pelni, dalam keterangan resminya, menyampaikan bahwa informasi yang beredar mengenai layanan vaksinasi Covid-19 RS Pelni adalah informasi yang dikeluarkan RS Pelni pada Selasa (2/2/2021).

"Namun dapat kami sampaikan bahwa RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin. Melihat banyaknya kesalahpahaman yang timbul atas informasi tersebut kami memutuskan untuk menarik informasi tersebut," tulis Pertamina Bina Medika IHC dalam keterangan resminya sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (3/2/2021).

Lebih lanjut manajemen Pertamina Bina Medika IHC menjelaskan berkaitan dengan informasi harga yang tercantum, informasi tersebut bukan merupakan informasi resmi karena sampai hari ini, program vaksin corona yang berjalan adalah program vaksin pemerintah yang diberikan secara gratis dengan menggunakan produk vaksin Sinovac.

Baca juga: Bio Farma Akan Langsung Olah Bahan Baku Vaksin dari Sinovac

"Sesuai dengan Peraturan Presiden berkaitan dengan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, IHC dan Grup RS di bawahnya tidak memiliki wewenang dalam pengadaan vaksin," tutur Manajemen Pertamina Bina Medika IHC.

Seluruh program vaksin adalah di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan dan sampai saat rilis resmi ini diterbitkan belum ada peraturan resmi berkaitan dengan program vaksin mandiri.

Sebelumnya beredar poster mengenai informasi layanan vaksinasi mandiri, lengkap dengan informasi harga jenis-jenis vaksin Covid-19 dari RS Pelni pada Selasa kemarin.

Kendati demikian hingga saat ini, pemerintah baru melaksanakan vaksinasi gratis bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Baca juga: BPOM Minta Tempat Penyimpanan Vaksin Covid-19 Miliki Hal Ini

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah dihubungi oleh beberapa konglomerat dan para chief executive officer (CEO) di Indonesia terkait vaksin Covid-19. Mereka menanyakan soal kemungkinan adanya vaksin Covid-19 kategori mandiri.

“Saya terima banyak WA dari para CEO, para konglomerat-konglomerat yang dulu jadi nasabah saya, mengenai vaksinasi mandiri,” ujar Budi.

Budi pun membuka peluang mengenai vaksin mandiri tersebut. Namun, dia memberi beberapa syarat kepada para konglomerat jika ingin melakukan vaksin mandiri.

“Jadi any program yang masuk program kita ok. Tapi ada catatan, jangan sampai seperti yang sekarang terjadi, negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan orang yang tidak mampu, karena ini sekali lagi sifatnya sosialis, bukan individualis,” kata dia.

Baca juga: Menko Airlangga: Vaksin Merah Putih Masuk Uji Coba di Semester II 2021

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah membuat keputusan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kendati begitu, Budi menyambut baik jika ada para konglomerat dan CEO yang ingin vaksin mandiri untuk membantu pemerintah.

Namun, mereka harus mengingat vaksin ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan tertentu saja.

Budi tak ingin ada salah satu golongan masyarakat yang bisa mendapat akses spesial dalam program vaksinasi ini.

“Jangan sampai ada golongan tertentu bisa mendapat askes yang lebih dulu. Karena saya yakin para CEO ingin mendapatkan akses terlebih dahulu dan Anda mampu untuk melakukan hal itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia, karena enggak ada gunanya juga kita disuntik kalau yang lain enggak,” ungkap dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Gelontorkan Rp 633 Miliar untuk Bayar Vaksin Sinovac

Mantan Direktur Utama PT Inalum ini memaparkan, pada tahap pertama vaksinasi akan dilakukan untuk para tenaga kesehatan dan TNI/Polri.

Tahap kedua, akan diberikan kepada petugas layanan publik dan para lansia. Tahap ketiga, barulah masyarakat umum bisa divaksin.

Diperkirakan, masyarakat umum baru bisa divaksin pada akhir April atau Mei 2021 mendatang. Dia pun meminta para konglomerat memahami mekanisme vaksinasi ini.

“Tolong itu juga dipahami dan dishare ke teman-teman bahwa dijaga tahapannya. Kalau kita mau loncat, tolong pikirkan dampaknya ke orang-orang lain. Selama itu bisa mengajak semuanya maju lebih cepat tidak apa-apa, karena vaksin ini sifatnya sangat-sangat terbatas,” ujar Budi.

Baca juga: Daftar 4 Produsen Vaksin Asing yang Dijajaki Erick Thohir