Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Bakal Tingkatkan Anggaran Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 619 Triliun

Kompas.com - 03/02/2021, 18:30 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus bergerak sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Teranyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran PEN tahun ini diperkirakan akan ditingkatkan menjadi Rp 619 triliun. Sebelumnya, jumlah anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp 533,09 triliun dan sudah meningkat dari anggaran awal yang sebesar Rp 403,9 triliun.

"Bila melihat paket pemulihan ekonomi saat ini mencapai Rp 533 triliun, dan ini masih sangat awal. Faktanya, semalam kami baru saja berdiskusi dengan Pak Menko dan kementerian lain untuk menambah anggaran Covid-19 hingga Rp 619 triliun," jelas Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Ini Kata Dirut Bulog

Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran PEN tersebut termasuk di dalamnya tambahan anggaran untuk insentif pajak sebesar Rp 42 triliun. Sementara bila ditambahkan dengan insentif pajak dari bidang kesehatan, maka tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 62 triliun.

"Kami akan menambahkan insentif pajak untuk dunia usaha yang mencapai Rp 42 triliun, atau bahkan mendekati Rp 62 triliun bila memasukkan insentif untuk sektor kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani belum memberikan rincian terkait masing-masing sektor dengan penambahan anggaran tersebut.

Untuk sebelumnya, rinciannya yakni untuk anggaran untuk pos kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun.

Anggaran ini ditujukan untuk pengadaan dan operasional vaksin corona, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

Baca juga: WMUU Jadi Andalan Baru Saham Yusuf Mansur, Ini Kata Analis

Anggaran untuk pos perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun, di antaranya untuk PKH 10 juta KPM, kartu sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun, yaitu dukungan untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan beberapa program prioritas lainnya.

Terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com