Kompas.com - 04/02/2021, 07:38 WIB
Bentuk Sertifikat Elektronik Kementerian ATR/BPNBentuk Sertifikat Elektronik


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Aturan tersebut merupakan payung hukum untuk digitalisasi tanda bukti kepemilikan tanah.

Aturan itu berlaku mulai 12 Januari 2021. Nantinya, semua sertifikat tanah yang selama ini berbentuk fisik, akan ditarik untuk digantikan sertifikat elektronik atau sertipikat-el. Terdapat dua cara penerbitan sertifikat tanah elektronik yang tercantum dalam pasal 6 regulasi ini.

Pertama, penerbitan Sertipikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar. Kedua, penerbitan juga bisa dilakukan melalui penggantian sertipikat menjadi sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar.

Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dwi Purnama.

Baca juga: Apa Beda Cukai Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin?

"Untuk penerbitan sertipikat elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya," jelas Dwi Purnama dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/2/2021).

Dalam hal penyelenggaraannya, Dwi Purnama menyatakan nantinya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan PMNA No 3 Tahun 1997 akan berlaku secara berdampingan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini menurut dia dikarenakan beberapa hal, yakni pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum seluruhnya terdaftar. Sehingga data fisik dan data yuridis tanah untuk setiap bidang tanah belum seluruhnya tersedia.

“Pemberlakuannya juga akan secara bertahap mengingat banyaknya bidang tanah yang ada di Indonesia, kemudian sesuai dengan kondisi geografis yang sangat beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang majemuk," bebernya.

Pendaftaran pertama untuk tanah belum terdaftar

Penerbitan sertifikat tanah elektronik bagi pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Adapun hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik ini terdiri dari gambar ukur, peta bidang tanah atau peta ruang, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun atau surat ukur ruang, dan/atau dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian ESDM Dinilai Perlu Buka Suara soal Blok Wabu

Kementerian ESDM Dinilai Perlu Buka Suara soal Blok Wabu

Whats New
Bertambah 5, Ini Daftar Obligor/Debitor yang Temui Satgas Seminggu Terakhir

Bertambah 5, Ini Daftar Obligor/Debitor yang Temui Satgas Seminggu Terakhir

Whats New
Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Wamen BUMN Beberkan 2 Kendala Pembentukan Holding Ultra Mikro

Whats New
Kerap Ditanya Warga untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kerap Ditanya Warga untuk Apa Bayar Pajak, Ini Jawaban Sri Mulyani

Whats New
PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

PLN Cari Mitra Usaha Buat Bangun 101 SPKLU, Minat?

Smartpreneur
Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Pencairan PMN Rp 20 Triliun untuk IFG Masuk Tahap Finalisasi

Whats New
Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Komunitas Warteg: Pemerintah Perlu Menyubsidi Biaya Pendirian Koperasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Sri Mulyani Soroti Provinsi Banten gara-gara Belanja Bansos Rendah

Whats New
Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Sri Mulyani Sayangkan Dana Pemda untuk Bansos Menumpuk di Bank

Whats New
Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Bank Jago Punya Layanan Keuangan Syariah, Bisa Diakses secara Digital

Whats New
Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Whats New
Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Hari Maritim Nasional, Menhub: Potensi Bahari Harus Dimanfaatkan untuk Ekonomi Bangsa

Whats New
Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Dukung UMKM Go Digital, OttoPay Maksimalkan Sistem Pencatatan Transaksi dan Stok Barang

Rilis
IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

IndiHome Gangguan, Telkom Janjikan Beri Kompensasi ke Pelanggan

Whats New
Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Bangun Kabel Listrik Bawah Laut, Sun Cable Suntik Dana Investasi ke RI Rp 36,6 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.