Ternyata Ini Alasan Pemerintah Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik

Kompas.com - 05/02/2021, 11:06 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, membeberkan sejumlah alasan perlunya melakukan transisi sertifikat tanah fisik berupa kertas menjadi sertifikat tanah elektronik (Sertifikat el).

Seperti diketahui, Kementerian tengah melakukan transformasi digital yang diatur melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mulai berlaku pada 2021.

Sofyan menjelaskan bahwa selain pergantian sertifikat, empat layanan elektronik telah diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun lalu, yakni Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu merasa dirugikan atas pergantian sertifikat ini, mengingat produk elektronik merupakan bentuk yang paling aman.

Baca juga: Soal Sertifikat Tanah Elektronik, Perbankan Tunggu Arahan Kementerian ATR

Selain itu, sejumlah produk keuangan juga telah beralih dalam bentuk digital, seperti buku tabungan hingga saham di pasar modal.

"Banyak kontroversi di masyarakat sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini merugikan," terang Sofyan dikutip dari Antara, Jumat (5/2/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diklaim manten Menko Perekonomian ini, sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat el relatif jauh lebih aman ketimbang sertifikat fisik. Selain, ada beberapa keuntungan seperti kepastian hukum yang lebih kuat.

"Untuk diketahui, sebenarnya produk elektronik adalah yang paling aman. Dulu kalau beli saham di pasar modal, ada lembaran saham, sekarang diubah jadi saham digital," kata Sofyan.

Baca juga: Kepala BPN: Kalau Ada yang Ingin Menarik Sertifikat, Jangan Dilayani!

Ada pun diluncurkannya sertifikat elektronik ini bertujuan menciptakan efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan.

Selain itu, Sertifikat el dinilai akan menaikkan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teten Masduki Sebut UKM Bisa Maju Jika Mengikuti Selera Pasar

Teten Masduki Sebut UKM Bisa Maju Jika Mengikuti Selera Pasar

Whats New
Kejaksaan RI Buka 4.148 Formasi CPNS 2021, Begini Rinciannya

Kejaksaan RI Buka 4.148 Formasi CPNS 2021, Begini Rinciannya

Whats New
Menteri Investasi Akui Keberpihakan Pemerintah ke UMKM Belum Maksimal

Menteri Investasi Akui Keberpihakan Pemerintah ke UMKM Belum Maksimal

Whats New
Pelamar CPNS 2021 Dipastikan Gugur Jika Lakukan Ini Saat Mendaftar

Pelamar CPNS 2021 Dipastikan Gugur Jika Lakukan Ini Saat Mendaftar

Whats New
Soal PPN Sekolah, Kemenkeu Janji Tidak Akan Sebabkan Rakyat Susah Akses Pendidikan

Soal PPN Sekolah, Kemenkeu Janji Tidak Akan Sebabkan Rakyat Susah Akses Pendidikan

Whats New
PPnBM Mobil Didiskon tapi Sembako Akan Dipajaki, Begini Kata Ditjen Pajak

PPnBM Mobil Didiskon tapi Sembako Akan Dipajaki, Begini Kata Ditjen Pajak

Whats New
PT Adalah Perseroan Terbatas: Pengertian, Jenis, dan Pendiriannya

PT Adalah Perseroan Terbatas: Pengertian, Jenis, dan Pendiriannya

Whats New
Ini Sektor-sektor yang Siap Melakukan Ekspansi Bisnis

Ini Sektor-sektor yang Siap Melakukan Ekspansi Bisnis

Whats New
Punya Potensi Menjanjikan, Arsjad Rasjid Ajak Stakeholders Garap Aspal Buton untuk Indonesia

Punya Potensi Menjanjikan, Arsjad Rasjid Ajak Stakeholders Garap Aspal Buton untuk Indonesia

Rilis
Jaminan Keamanan Digital Jadi Aspek Penting Untuk Jaga Kepercayaan Konsumen

Jaminan Keamanan Digital Jadi Aspek Penting Untuk Jaga Kepercayaan Konsumen

Rilis
Apa Itu Komisaris: Pengertian, Tugas, Gaji, dan Wewenangnya

Apa Itu Komisaris: Pengertian, Tugas, Gaji, dan Wewenangnya

Whats New
BPK Buka 1.320 Formasi untuk CPNS 2021, Simak Rincian Berikut

BPK Buka 1.320 Formasi untuk CPNS 2021, Simak Rincian Berikut

Whats New
Cerita Penjual Sepeda yang Turunkan Harga karena Permintaan Melandai

Cerita Penjual Sepeda yang Turunkan Harga karena Permintaan Melandai

Whats New
Komisaris Pelindo I Sebut Pihak-pihak yang Kerap Terlibat Pungli di Pelabuhan

Komisaris Pelindo I Sebut Pihak-pihak yang Kerap Terlibat Pungli di Pelabuhan

Whats New
Simak, Bocoran Kemenkeu Soal Ciri-ciri Sekolah yang Bakal Kena PPN

Simak, Bocoran Kemenkeu Soal Ciri-ciri Sekolah yang Bakal Kena PPN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X