Ekonomi RI Minus 2,07 Persen, Pemerintah Dinilai Gagal Kendalikan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen sepanjang 2020. Sementara pada kuartal IV-2020 ekonomi minus 2,19 persen secara tahunan.

Kontraksi ekonomi tersebut dinilai menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah tak berhasil meyakinkan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, terutama pada kelompok menengah dan atas.

"Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi sehingga masyarakat masih menahan untuk berbelanja," kata Bhima dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Ingat, Sertifikat Tanah Lama Tidak Ditarik Meski Diganti Elektronik

Ia menjelaskan, kelompok masyarakat kelas menengah dan atas berperan hingga 83 persen dari total konsumsi nasional. Tapi untuk memulihkan permintaan kelompok ini kuncinya adalah penanganan pandemi, hal inilah yang dinilai tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Menurut Bhima, kebijakan new normal yang dipaksakan terbukti blunder. Sebab di satu sisi ada dorongan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan, tapi kebijakan pembatasan seperti PSBB dan PPKM terus berjalan sehingga operasional berbagai jenis usaha terbatas.

"Ini kebijakan abnormal. Kebijakan yang maju mundur membuat kepercayaan konsumen jadi turun. Ada vaksin, ada new normal tapi kenapa ada PPKM? Kenapa kasus harian masih tinggi? Ini jadi pertanyaan di benak konsumen," kata dia.

Baca juga: Pagebluk Corona Sebabkan Konsumsi Rumah Tangga Loyo

Dia mengungkapkan, meskipun ada vaksinasi yang mulai mengangkat optimisme pelaku usaha dan konsumen di akhir tahun 2020, tapi timbul pesimisme. Hal itu terkait jenis vaksin yang digunakan, serta ada masalah kecepatan distribusi vaksin yang butuh waktu tidak sebentar.

Sementara dengan kembali diberlakukannya PPKM sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, akan terus menggerus kepercayaan konsumen lebih dalam.

"Jadi optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat dipangkas sendiri oleh kebijakan pemerintah," kata Bhima.

Baca juga: Harga Batubara Acuan Naik 15,7 Persen, Ini Penyebabnya